Komisi IX Minta Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Manfaat Dana Investasi

19-11-2019 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto : Jaka/hr

 

Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan dan inovasi terhadap dana investasi sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.

 

“Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dimasifkan,” ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS bidang Ketenagakerjaan memabahas mengenai grand design program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2019-2024 sesuai dengan visi dan misi pemerintah di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Felly mengungkapkan, pihaknya juga meminta BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk menyampaikan data terkait neraca laporan keuangan dan hasil audit dari kantor akuntan publik, hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2018, daftar perusahaan beserta nominal investasi, hasil temuan BPK yang sudah dan belum ditindaklanjuti, nama desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dan data PERISAI yang aktif serta data mitra usaha program vokasi yang diselenggarakan.

 

Guna meningkatkan  jumlah kepesertaan BPJS bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI meminta BPJS bidang Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya dengan memperluas kepesertaan di golongan home industry pekerja rentan dan pekerja migran Indonesia (PMI). “Kami minta BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan grand design dalam peningkatan kepesertaan,” tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
13-08-2020 / KOMISI IX
Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Setelah pasar dan perkantoran menjadi klaster penyebaran virus tersebut, kini sejumlah sekolah juga dikabarkan telah terpapar...
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...