Kementan Diminta Siapkan Peta Jalan Pertanian Masa Panjang

19-11-2019 / KOMISI IV

Suasana Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dipimpin Ketua Komisi Sudin terkait dengan evaluasi PUU di bidang Pertanian. Foto : Runi/hr

 

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pelaksanaan kebijakan cetakan sawah, subsidi pupuk, importasi bawang putih, pengembangan komoditas perkebunan, tata kelola dan pengembangan peternakan, dan kebijakan integrasi sapi-sawit.

 

Lebih pokok, Kementan didesak untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap kebijakan pengembangan seluruh sub-sektor pertanian. Termasuk melakukan verifikasi seluruh data pertanian dalam rangka pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk itu, Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan anggaran untuk tahun mendatang.

 

Sudin menambahkan, Komisi IV DPR RI menerima usulan atas perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 lingkup Kementan. “Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I akan melakukan pendalaman terkait perubahan komposisi pagu anggaran 2020 lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sudin saat Rapat Kerja dengan Mentan beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

 

Atas paparan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Komisi IV DPR RI dapat menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak 7,9 juta ton dengan rincian Urea sebanyak 3,2 juta ton, SP-36 sebanyak 500 ribu ton, ZA sebanyak 750 ribu ton, NPK sebanyak 2,7 juta ton, pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu setara dengan Rp 1,1 triliun.

 

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan benih dalam rangka mendorong pemberlakuan kembali kebijakan subsidi benih guna pemenuhan ketersediaan benih unggul. Begitu juga dengan kesejahteraan penyuluh pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

 

“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh pertanian salam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Seluruh Eselon 1 di Kementan pun juga diminta melakukan pengembangan sentra atau zonasi komoditas pertanian unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian pangan dan pertanian serta peningkatan komoditas ekspor. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan
08-08-2020 / KOMISI IV
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu menguatkan aspek perlindungan lingkungan...
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Serapan Garam Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk turun tangan memberikan perhatian pada petani garam yang mulai...
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...