Akses Masyarakat Atas Perpustakaan Masih Rendah

19-11-2019 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/hr

 

Minat baca dan literasi masyarakat Indonesia belum beranjak naik. Ini sangat memprihatinkan. Literasi yang rendah tersebut ternyata dipicu pula oleh akses masyarakat terhadap perpustakaan yang rendah. Ini jadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan parlemen agar masyarakat diberi kemudahan mengakses perpustakaan, sehingga angka literasinya meningkat.

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan hal ini saat membuka rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Di berbagai daerah, perpustakaan sangat memprihatinkan dan belum menjadi tempat favorit untuk dikunjungi masyarakat. Dan kalau pun ada perpustakaan, koleksi bukunya sangat kurang, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung.

 

“Masalah Perpusnas sampai hari ini masih jadi PR besar kita yang harus dituntaskan,” ucapnya. Persentase masyarakat yang mengakses perpustakaan baru 41 persen dari total penduduk Indonesia. Ini memperlihatkan tingkat minat baca dan literasi penduduk Indonesia yang sangat rendah. Soal budaya baca, misalnya, pada 2017 Perpusnas merilis data bahwa nilai rata-rata budaya baca masyarakat Indonesia berada di 36,48 persen. Masuk kategori rendah.

 

Tingkat literasi juga rendah. Kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei pada 2016 oleh Central Connected State University. Minimnya jumlah pustakawan jadi masalah krusial lainnya. Jumlahnya di seluruh Indonesia 151.183 orang. “Dengan posisi ini ratio pustakawan dengan perpustakaan 1:200. Jadi, satu pustakawan mengurus 200 perpustakaan. Itu jadi bagian PR kita semua,” papar politisi PKB ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...