Pembangunan Calon IKN Harus Kedepankan Pola Integrasi Konektivitas Merata

21-11-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Irwan. Foto: Runi/rni

 

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) diimbau untuk mengedepankan pola integrasi konektivitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah calon IKN itu. Jangan sampai, pola integrasi konektivitas yang nantinya diterapkan di wilayah Kaltim, kemudian justru meninggalkan 10 Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial budaya, dan ekonomi.

 

Hal itu dipaparkan Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

 

“Ada yang ingin perlu kami ingatkan kepada Kementerian. Bahwa, jangan sampai nanti pola integrasi konektivitas itu meninggalkan 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim. Jangan sampai kemudian kita membangun pusat pemerintahan Ibu Kota negara, tetapi ada kesenjangan budaya ekonomi dengan 10 Kabupaten/Kota yang lainnya yang ada di Kaltim,” ujar Irwan.

 

Pada kesempatan yang sama, politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pemindahan IKN nantinya tidak perlu dikhawatirkan. Irwan menuturkan, ia percaya kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu mengatasi masalah mengenai anggaran tersebut.

 

Lebih lanjut, legislator dapil Kalimantan Timur ini mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim setiap tahunnya disampaikan kepada Republik yang kurang lebihnya mencapai angka sekitar Rp 630 triliun dan walaupun hanya 5 persen-nya yang kembali ke daerah, sambung Irwan,  masyarakat Kaltim ikhlas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Irwan pun kemudian menutup pemaparannya dengan menyampaikan pepatah Bugis yang pernah disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Sidang Paripurna MPR RI-DPR RI-DPD RI, 20 Oktober lalu. “Kemudian, yang terakhir saya ingin menyampaikan pepatah Bugis Makassar yang pernah disampaikan Presiden RI, "Pura babbara" sompekku…"Pura tangkisi’ golikku…"Layarku sudah terkembang…Kemudiku sudah terpasang…"Kita bersama Menuju Indonesia maju!,” pungkas Irwan. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendes PDTT Diminta Sempurnakan Hasil Sinkronisasi RAPBN 2021
24-09-2020 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap...
Anggota DPR Usul Rapat Lintas Komisi Bahas Penanganan Bencana
23-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan adanya rapat lintas komisi membahas secara spesifik penanganan bencana yang terjadi di...
Legislator Ingatkan BMKG Lebih Akurat dalam Prakiraan Cuaca
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk bisa lebih memberikan informasi prakiraan...
Anggota DPR Apresiasi Kemenhub Revitalisasi Jalur Kereta Api
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat,...