Lemahnya Kepatuhan Prinsip Jadi Alasan Gantikan Bansos Rastra dengan BPNT

21-11-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto : Runi/mr

 

Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia menjadi isu multi dimensi yang sangat komplek. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Perubahan kebijakan pangan yang dahulu dijalankan oleh Perum Bulog sebagai operator pemerintah dalam menyiapkan dan menyalurkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang kini digantikan dengan bantuan lainnya, yang tanggungjawabnya berada di bawah Kementerian Sosial.

 

“Lemahnya kepatuhan terhadap prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat kuantitas dan tertib administrasi dijadikan alasan yang kuat agar program beras rastra diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai akhir Mei 2019,” ucap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

 

Sudin menyatakan, Perum Bulog sebagai BUMN yang mendapat tugas untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen sudah terbukti efektif. “Kami memberikan apresiasi setingi-tingginya kepada kinerja Perum Bulog yang masih melakukan penyerapan kepada para petani lokal,” tandasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan, sampai dengan tanggal 18 November 2019 realisasi pengadaan beras dalam negeri Perum Bulog mencapai 11,1 juta ton. Sementara itu, realisasi penyaluran Bansos Rastra mencapai 352 ribu ton atau 99,62 persen dari pagu alokasi. Penggunaan cadangan beras pemerintah untuk program ketersediaan pasokan dan stabilitas siaga sebesar 454 ribu ton, sedangkan untuk bencana alam sebesar 4 ribu ton.

 

“Adapun jumlah stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton pertanggal 18 November 2019. Dengan jumlah stok yang besar tersebut dan tersebar diseluruh Indonesia, Bulog siap melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga,” ujar pria yang akrab disapa Buwas itu.

 

Buwas menjelaskan, untuk komoditas pangan lainnya per tanggal 18 November 2019, posisi persediaan gula mencapai 4,4 ribu ton, jagung 7,7 ribu ton, minyak goreng 1,4 kilo liter, daging kerbau 12,9 ribu ton, serta tepung terigu sebanyak 596 ton. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan: ‘Food Estate’ di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan
10-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek...
Tumpang Tindih Pengelolaan Perhutanan Sosial Picu Bencana Jangka Panjang
10-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki kekuatan strategis...
RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan
08-08-2020 / KOMISI IV
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu menguatkan aspek perlindungan lingkungan...
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...