Komisi IX Desak Kemenkes Penuhi Ketersedian Obat

28-11-2019 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar. Foto : Jaka/mr

 

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama LKPP mengambil langkah-langkah strategis dalam memenuhi ketersediaan obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menegaskan, perlu dicari solusi untuk pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan JKN sesuai Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang memberi ruang kepada pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan mengambil langkah penyelesaian.

 

Hal itu diungkapkan Ansory saat memimpin RDP dan RDPU dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019). 

 

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan untuk serius mengambil kebijakan guna menurunkan harga obat dan alat kesehatan. “Kami minta GP Farmasi Indonesia, IPMG dan Gakeslab untuk terus berpartisipasi mendukung Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan daya saing dan mutu produk. Kemenkes harus menggunakan alat kesehatan dalam negeri di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sebesar 20 persen di tahun 2020 selama ini hanya 10 persen," ungkapnya. 

 

Kemudian, terkait utang BPJS Kesehatan kepada pengadaan obat dan alkes, pihaknya meminta Kemenkes mendesak BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk membayar utang yang jatuh tempo, sehingga pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dapat berjalan lancar. “Terkait masalah ini, kami akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait tata kelola obat dan Panja terkait tata kelola alat kesehatan,” tutup politisi PKS itu. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...