Legislator, Pemerintah Daerah Minta Peningkatan DBH

29-11-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bertukar cenderamata dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Foto: Naefuroji/od

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghendaki adanya peningkatan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat dan akan dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan daerah.

 

"Tadi masalah DBH mengemuka dalam pertemuan dengan Gubernur, intinya pemerintah daerah mengharapkan ada peningkatan besaran DBH untuk mendukung program pembangunan daerahnya," papar Cucun usai pertemuan dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, para Bupati, Walikota dan jajarannya  guna menghimpun masukan dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah dan Dana Desa, di Palembang, Sumsel, Kamis (28/11/2019).

 

Legislator dapil Jawa Barat II ini menilai wajar atas harapan Pemprov Sumsel terkait DBH, di mana DBH sendiri digunakan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di daerahnya. Ditambahkan Cucun, bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan triwulan II 2019, tumbuh sebesar 5,80 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

 

"Apa yang menjadi masukan Pemprov akan kita akomodir dan menjadi bahan masukan pada saat penyusunan RAPBN berikutnya. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai potensi ekonomi daerah serta kendala yang dihadapi," tandas Wakil Ketua Banggar DPR RI ini.

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kehadiran Tim Banggar DPR RI dan mendorong para Bupati dan Walikota untuk memanfaatkan momentum yang tepat ini dalam rangka mengadukan persoalan terkait dana transfer daerah yang selama ini tersendat pencairannya. "Bicara Dana Bagi Hasil, kok kami merasa seperti ngirim satu truk ke pusat, baliknya cuma kiloan," ungkap Herman Deru.

 

Pada kesempatan tersebut, Herman juga mempertanyakan pola kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana bagi hasil ke daerah-daerah. Menurutnya, selama ini provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi nasional cukup besar dari sumber daya alam yang ada. Sehingga sudah sepantasnya memperoleh DBH yang lebih besar. "Dana perimbangan pusat dan daerah harus adil dan sesuai dengan kontribusi daerah ke pusat selama ini," tegasnya.

 

Isu lain yang tak kalah pentingnya adalah rencana pemerintah menghapuskan AMDAL dan IMB untuk memudahkan investasi, padahal ini potensi lossnya akan sangat besar bagi pendapatan di daerah-daerah. "Mohon dikaji ulang kebijakan ini karena akan menghantam pendapatan keuangan daerah," pungkasnya. (oji/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...