Pensiun Bagian Tak Terpisahkan dari Manajemen Kepegawaian

29-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Irtama Setjen dan BK DPR RI Setyanta Nugraha melepas Pegawai DPR yang pensiun. Foto: Andri/jk

 

Inspekstur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) diawali dari rekrutmen, penempatan, pendidikan, pelatihan, tour of duty atau mutasi, promosi lalu pensiun. Seluruh rangkaian tersebut menurutnya merupakan bagian dari manajemen kepegawaian, sehingga hal itu tidak bisa dipisahkan.

 

"Ketika akan memasuki pensiun, kemudian dilepas begitu saja, itu ga bisa, karena itu merupakan suatu rangkaian dari manajemen kepegawaian. Oleh karena itu di institusi ada program pra pensiun yang dilakukan Pusdiklat bagi pegawai yang akan pensiun," katanya usai melepas Pegawai Setjen dan BK DPR RI, Parino dan Kus Indarwati S.Sos yang memasuki masa pensiun terhitung 1 Desember 2019, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

 

Totok, sapaan akrabnya, menjelaskan program pra pensiun yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan. Esensinya untuk menyiapkan keahlian lain bagi para pegawai yang akan pensiun. "Esensinya adalah pertama untuk mempersiapkan masa pensiun ini, karena sesuatu yang memang harus dilakukan dan pada masa itulah yang harus lepas dari rutinitas biasanya," kata Totok.

 

Totok menambahkan, pelatihan pra pensiun untuk mencari atau menggali potensi lain yang dimiliki pegawai sebelum pensiun. Ketika pensiunnya tiba, mereka sudah menyiapkan kegiatan yang akan dilakukan saat pensiun. "Kegiatannya sesuai dengan minat dan bakat dari para pegawai tersebut, dan inilah esensinya, sehingga kantor (Setjen dan BK DPR RI) tidak tinggal diam, misalkan teman-teman punya bakat wirausaha, maka pelatihan akan diberikan ke arah itu," ungkapnya.

 

Hal lain yang harus diperhatikan saat pensiun adalah faktor psikologis, rutinitas bekerja yang dilakukan sejak pagi hingga sore tentu akan berbeda usai masa pensiun tiba. Terkait hal ini, Totok menilai peran kesehatan mental tersebut ada di bagian dari manajemen kepegawaian, hal itu sudah di-manage, bagaimana nantinya setelah pensiun pegawai tersebut tidak terkena post power syndrome.

 

"Artinya, yang selama ini bangun pagi-pagi kemudian ada aktivitas rutin yang dilakukan, lalu tiba-tiba kemudian tidak ada aktifitas, biasanya mereka terkena post power syndrome, yang dimana biasanya dia punya kewenangan di kantor kemudian tidak ada lagi yang menghormatinya, itu psikologisnya pasti terkena itu,"tuturnya.

 

Itulah sebabnya menurut Totok, diklat pra pensiun sangat penting. Karena tidak hanya memberikan pelatihan yang berkenaan dengan keahlian untuk produktivitas saja, tapi juga menyiapkan secara psikologis mental mereka sehingga, mereka siap menghadapi masa pensiun.

 

Usia pensiun yang telah ditentukan untuk pegawai struktural sampai eselon III adalah 58 tahun, dan untuk eselon I dan II usia pensiun 60 tahun. Sedangkan untuk pegawai fungsional seperti peneliti, perisalah, auditor jika mereka sudah memiliki jabatan fungsional ahli utama maka usia pensiun mereka sampai 65 tahun.

 

"Jadi misalkan ada pegawai eselon I dan eselon 2 kemudian inpassing pindah jabatan ke fungsional kemudian pangkatnya menjadi ahli utama maka bisa nambah usia pensiunnya jadi 5 tahun lagi, yang semula 60 jadi 65 tahun," jelasnya. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masa Purnabakti Capaian Tertinggi PNS DPR
29-09-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai...
Sekjen: Tidak Ada Kebakaran di Gedung DPR
29-09-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan tidak ada kebakaran di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen. Indra mengungkapkan, kejadian sebenarnya...
Setjen DPR Gelar SKB CPNS Secara Virtual
28-09-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Seleksi Kompetensi Bidang Tahap II (SKB II) Calon Pegawai...
Setjen DPR Gelar Webinar Urgensi RUU EBT
28-09-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Guna memperluas dan menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan dalam penyusunan draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU...