Legislator Sayangkan Realisasi Dana Transfer Daerah Sering Tidak Sesuai

02-12-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: Oji/rni

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyoroti sering melesetnya realisasi Dana Transfer Daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Cukai, Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

"Kita mendengarkan masukan dari Pak Gubernur, para Bupati/Walikota di Sumsel terkait dengan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa (DD) yang realisasinya baik jumlah maupun jadwalnya kerap meleset dari perkiraan sebelumnya," jelas Ecky saat mengikuti kunjungan kerja Banggar DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini.

 

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian Banggar terkait DBH, yaitu perhitungan berdasarkan perencanaan awal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan di awal tahun anggaran kemudian dimasukkan dalam APBD, ternyata realisasinya dalam beberapa tahun terakhir selalu jauh di bawah penganggaran dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.

 

“Akibat dari realisasi dana transfer daerah yang besarnya di bawah perencanaan awal tersebut menyebabkan ada 'wan prestasi' dari pemerintah daerah terhadap pada kontraktor. Dan beberapa proyek pun mandek dan tagihan dari pihak ke tiga (pemborong) menjadi tidak terbayarkan," ungkap Ecky.

 

Permasalahan DBH yang seret dan seringkali meleset harus segera terpecahkan, seperti halnya DBH tahun lalu, sambung Ecky, masih banyak yang belum direalisasikan.. Untuk itu manajemen anggaran dari pemerintah, menurutnya perlu diperbaiki, karena melesetnya perencanaan dengan realisasi DBH menunjukkan adanya akurasi perhitungan anggaran yang harus diperbaiki.

 

Sementara itu kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer daerah termasuk dana bagi hasil harus diperbaiki karena korbannya nanti adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. "Ada perasaan tidak adil bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti di Sumsel baik mineral, pertambangan maupun perkebunan. Tetapi dana bagi hasil yang dikembalikan ke Sumsel kecil dan Pemda tidak tahu bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana prosesnya," tandasnya.

 

Politisi dapil Jawa Barat III berharap pemerintah pusat  berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait belanja modal dan kebutuhan di daerah agar tidak menjadi beban APBD. "Misalnya kasus di Sumsel ini adalah pembangunan Venue Asian Games dan LRT yang setelah selesai, justru menjadi beban APBD dalam hal operasional dan pemeliharaan. Ini bukan berarti Gubernur tidak bersyukur atas berbagai pembangunan tersebut tapi perlu dipikirkan kedepan bagaimana skema pengelolaannya harus ada bantuan dari pemerintah pusat," pungkas Ecky. (oji/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...