Legislator Minta Ombudsman Beri Rekomendasi Ketimbang Ramai di Media

02-12-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi. Foto: Geraldi/rni

 

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Komisioner Ombudsman RI untuk aktif memberikan rekomendasi terhadap kasus atau laporan tentang pelayanan publik yang masuk. Ombudsman juga diminta untuk tidak sekedar ramai berkomentar dan memberikan statemen di media massa.

 

“Senada dengan teman-teman, kami mendukung penuh apa yang dilakukan Ombudsman, termasuk harapan-harapan yang ingin dicapainya. Namun beberapa waktu lalu banyak sekali pemberitaan tentang statemen-statemen yang dikeluarkan Komisioner Ombudsman,” kata Johan Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

 

Padahal dari penjelasan tadi, tambah Johan Budi, hasil akhir yang dilakukan Ombudsman adalah dalam bentuk rekomendasi. Namun yang ramai di media massa adalah komentar Komisioner Ombudsman. “Saya belum lihat apa hasil rekomendasinya,” ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

 

Ia mencontohkan komentar Komisioner Ombudsman yang dimuat di beberapa media massa tentang lamanya P18 dalam sebuah kasus korupsi di Depok. Namun ketika itu tidak terlihat sama sekali apa rekomendasi Ombudsman, agar pelaksanaan P18 itu dapat lancar. Padahal sejatinya, tugas utama Ombudsman itu hasil akhirnya memberikan rekomendasi, agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi maladministrasi atau tidak terjadi KKN.

 

Pada kesempatan itu Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengakui bahwa pihaknya memang jarang mengeluarkan rekomendasi. Bahkan pada tahun 2018 lalu Ombudsman hanya memberikan 4 rekomendasi, selebihnya merupakan saran. Pihaknya juga membentuk Tim Resolusi Monitoring (Resmon) yang akan memonitori pelaksanaan saran dan rekomendasi yang diberikan. Saran bisa berubah menjadi rekomendasi jika tidak dilakukan perbaikan.

 

Ia juga berterimakasih atas masukan dari Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi yang notabene sangat berpengalaman di bidang media massa. Ke depan pihaknya berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen dan komentar di media massa. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu
10-08-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyampaikan tentang pentingnya pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu, mengingat banyaknya masalah yang kerap...
Calon Tunggal Pilkada Berpontensi Hadapi Kotak Kosong
10-08-2020 / KOMISI II
Sejumlah calon tunggal di 31 daerah diprediksi berpotensi melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember...
Faktor Penyebab Meningkatnya Calon Tunggal Pilkada
10-08-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Arif...
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...