KPI Diminta Awasi Luberan Siaran Asing di Perbatasan

03-12-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya. Foto: Kresno/rni

 

Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih mengawasi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Menurutnya, masuknya siaran asing di wilayah perbatasan dapat menjadi ancam laten bagi  nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan NKRI.

 

“Masyarakat di daerah perbatasan jauh dari informasi pusat, sehingga sangat rawan dimasuki oleh nilai-nilai asing. Nah, pastinya kita tidak mau hal itu terjadi,” kata Andika usai Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Komisioner KPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.

 

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, batas wilayah rentan terhadap peluberan informasi dari negara tetangga, sebab siaran asing lebih mudah diterima masyarakat dengan lebih baik dibandingkan siaran nasional maupun lokal. Misalnya, masyarakat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang lebih mudah mengakses siaran televisi dari Malaysia.

 

Karenanya, ia mendorong KPI untuk aktif dan inisiatif mengawasi penyiaran di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh, ia mengatakan masuknya nilai-nilai asing melalui siaran yang meluber dari negara tetangga yang diterima penduduk perbatasan tidak boleh dianggap sepele. 

 

Menurut Politisi F-NasDem ini, perlu keterlibatan masyarakat untuk membantu KPI dalam mengawasi konten penyiaran di perbatasan. “Kita perlu peran penting dari masyarakat yang ada di perbatasan untuk memberikan masukan melalui pengaduan, sehingga KPI tahu jika ada pelanggaran. Jadi, KPI ini kuat karena peran masyarakat juga,” tandas Kresna. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak pada RUU Ciptaker
12-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan...
RUU Ciptaker Dapat Melemahkan Peran KPI
09-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran...
Abdul Kharis Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI Pasca Ledakan Lebanon
05-08-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon,...
Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial
05-08-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial...