Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan

04-12-2019 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro. Foto : Runi/mr

 

Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar dinilai memiliki kesediaan anggaran yang sangat minim. Dilaporkan bahwa anggarannya setiap tahunnya hanya sebesar Rp 140 miliar. Sehingga ke depan perlu kerja sama dengan banyak pihak agar lembaga ini mendapatkan tambahan anggaran agar kinerjanya maksimal.

 

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai anggaran BRG sebesar Rp 140 miliar sangat tidak cukup untuk menangani 2 juta hektar lahan gambut yang ada di Indonesia. Pihaknya mendorong BRG mendapat anggaran tambahan di tahun berikutnya. Hal itu ia sampaikan saat RDP dengan Kepala BRG dan Ditjen Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

 

“Pemerintah harus meningkatkan anggaran BRG untuk memaksimalkan penanganan lahan gambut yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dengan total lahan gambut seluas 2 juta hektar dibutuhkan puluhan tahun menangani lahan gambut,” ujar Darori sembari menambahkan anggaran Rp 140 miliar hanya cukup untuk menangani 5 ribu hektar lahan saja. Sehingga jika anggarannya masih sedikit maka jangan langsung mempersalahkan kinerja BRG jika masih terjadi kebakaran.

 

Politisi Partai Gerindra itu menilai kinerja BRG di tengah kecilnya anggaran sudah cukup maksimal  dalam melakukan penanganan lahan gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Meski ia terus mendorong agar dalam penanganan kebakaran ini, BRG dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ke depan, Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk BRG, dengan dukungan dari Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diatasi
12-08-2020 / KOMISI IV
Petani masih menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari kelangkaan pupuk, serta minimnya saluran irigasi dan permodalan. Anggota Komisi IV DPR RI...
Penataan ‘Landscape’ Laut Harus Indah
12-08-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan penataan infrastruktur pantai dan seluruh kawasan laut harus memperhatikan segi estetika....
Johan Rosihan: ‘Food Estate’ di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan
10-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek...
Tumpang Tindih Pengelolaan Perhutanan Sosial Picu Bencana Jangka Panjang
10-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki kekuatan strategis...