BKKBN Kian Tak Dengar Gaungnya

05-12-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik lemahnya sosialisasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) ke masyarakat.

 

"Orde lama, gaung program BKKBN gencar sekali sampe ke pelosok, tapi sekarang tidak terdengar, BKKBN seperti ada dan tiada. Padahal, program di BKKBN harus terus disemarakkan dengan mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dengan mengaktualisasikan fungsi keluarga," ungkapnya di sela-sela RDPU dengan Forum Komunikasi PLKB Non-PNS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

 

Menurutnya, jika Presiden Jokowi memerintahkan supaya pembangunan itu mengacu kepada kependudukan, maka pemerintah harus membuat formula untuk memperkuat BKKBN. "BKKBN ini mau dibawa ke mana, gaungnya sudah tidak terdengar, padahal kita tahu  pembangunan mengacu pada kependudukan. Pemerintah perlu segera membuat formulasi mau dibawa kemana BKKBN ini, apakah mau di perkuat atau seperti apa, kalau diperkuat berarti perlu didukung dari berbagai hal baik anggaran hingga SDM," ungkapnya. 

 

Terkait nasib pekerja lapangan keluarga berencana (PLKB) non PNS yang merupakan garda terdepan dalam mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pihaknya akan mendukung peningkatan kesejahteraan para PLKB non PNS tersebut.

 

"Kami mengapresiasi PKLB non PNS. Kami akan perjungakan nasib teman-teman yang telah mengkampanyekan program ini dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk," tutupnya. (rnm/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
13-08-2020 / KOMISI IX
Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Setelah pasar dan perkantoran menjadi klaster penyebaran virus tersebut, kini sejumlah sekolah juga dikabarkan telah terpapar...
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...