Kontroversi Pemberhentian Dirut TVRI, Komisi I Desak Tiga Bulan Harus Selesai

09-12-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan. Foto : Eka Hindra/mr

 

Pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) menuai kontroversi. Helmy sendiri menegaskan, masih menjabat sebagai Dirut. Dari kubu Dewas juga tetap konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut. Kontroversi pemberhentian ini memaksa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) turun tangan dan menyarankan penyelesaian internal.

 

Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan dalam rilisnya, Senin (9/12/2019), menjelaskan bahwa penyelesaian berada di pihak Helmy Yahya yang harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan. “Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” jelasnya.

 

Sedangkan menurut Farhan, Dewas harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan. Farhan menilai, permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama yaitu waktu untuk Helmy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewas. Untuk dua bulan berikutnya, yaitu untuk Dewas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

 

“Tiga bulan ini menjadi penentuan, selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI. Selanjutnya, saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor crew teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” katanya.

 

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda atau berkaitan dengan tunjangan kinerja. “Sekaligus memohon Sekneg (Sekretaris Negara) segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,” tambahnya. (eps/mh)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan
30-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan tingkat lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah...
Percepat Transformasi Digital Nasional, Komisi I Setujui Anggaran Kominfo Rp 16,9 Triliun
23-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021 Kementerian Komunikasi dan...
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...