Tata Kelola Obat Perlu Diperbaiki

09-12-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi. Foto : Jaka/mr

 

Sering terjadi kekosongan obat di fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi. Menurut Intan, kekosongan obat tidak  boleh lagi terjadi. Pasalnya yang akan terdampak adalah pasien. Untuk itu ia berharap ada perbaikan dalam tata kelola obat. 

 

“Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan ketersediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Maka ketersediaan obat harus terorganisasi secara efektif dan efisien,” ungkap Intan saat menerima Asosiasi Perusahaan Farmasi Multi Nasional (IPMG) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Dijelaskan politisi PAN ini, berdasarkan aspirasi IPMG, terjadi kekosongan obat salah satunya disebabkan karena tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap perusahaan farmasi. Selain itu, mereka juga menyapaikan kegundahannya terkait isu perubahan mekanisme pengadaan obat yang dulu berada di Kementerian Kesehatan, ke depan diberikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

 

“Perubahan mekanisme pengadaan obat menjadi keresahan bagi perusahaan farmasi. Jadi, dulu itu mekanismenya diatur oleh Kemenkes saat ini isu yang berkembang akan diserahkan ke LKPP. Menurut saya, dalam keadaan kekosongan obat perlu dipertimbangkan. Karena perpindahkan mekanisme ini akan semakin berdampak karena pengadaan obat tidak bisa serta merta langsung disiapkan ada tahapannya,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, jangan sampai masyarakat lagi yang terdampak. Pemerintah perlu memikirkan kembali rencana pemindahan mekanisme pengadaan obat. Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VI itu mengatakan, jika masih terjadi kekosongan obat di fasilitas kesehatan, pihaknya akan membuat  Panitia Kerja  (Panja) tentang tata kelola obat untuk mengurangi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan ini. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelayanan RS Harus Sepadan Dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
17-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempersoalkan pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya,...
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tambah Beban APBD
17-01-2020 / KOMISI IX
Berlakuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menimbulkan keresahan pada Pemerintah Daerah. Pasalnya, dengan adanya...
‘Omnibus Law’ Cipta Lapangan Kerja Harus Prioritaskan Hak dan Kewajiban Pekerja
17-01-2020 / KOMISI IX
Kalangan pekerja menilai Omnibus Law UU tentang Cipta Lapangan Kerja hanya akan merugikan kaum pekerja. Kekhawatiran itu diperkuat dengan tidak...
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX Segera Panggil Pihak Terkait
17-01-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan dengan tegas bahwa pada rapat terakhir Komisi IX DPR...