Iuran BPJS Naik, DPRD Banjarmasin Mengadu ke DPR

10-12-2019 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto : Jaka/mr

 

Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan membahas beberapa masalah dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, salah satu yang dikeluhkan terkait dengan kenaikan iuran pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan.

 

“Kenaikan iuran memang menguncang seluruh Indonesia. Kami di Komisi IX tetap konsisten sampai hari ini untuk tidak menaikkan iuran peserta kelas III mandiri. Pasalnya, kami mengasumsikan peserta kelas III adalah masyarakat yang tidak mampu. Ketidaksetujuan kami inipun masuk dalam kesimpulan raker dengan Menkes,” ungkapnya usai pertemuan dengan DPRD Banjarmasin, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

 

Dijelaskan Ninik, sapaan akrabnya, selain penolakan terhadap kenaikan iuran, Komisi IX DPR RI juga meminta Pemerintah melakukan cleaning data Peserta Penerima Iuran (PBI). Pasalnya, masih banyak data yang tidak valid ditemukan di BPJS Kesehatan. “Banyak yang seharusnya mendapatkan PBI malah tidak. Basis data terpadu harus dibenahi secara nasional,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

 

Selain itu, masih kata Ninik, lambatnya pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan juga juga mengemuka dalam pertemuan. Ketua rombongan DPRD Banjarmasin Alif menyampaikan banyak masyarakat yang mengeluh karena mendapat penolakan, hingga menunggu (waiting list) untuk mendapatkan tindakan operasi dari Rumah Sakit.

 

“Padahal dalam UU Kesehatan jelas mengamanatkan bahwa Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat. Tapi ini ternyata masih terjadi, kami minta datanya. Semua aspirasi yang bapak dan ibu sampaikan akan kami bahas pada tanggal 12 Desember bersama Menkes,” tutup Ninik. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelayanan RS Harus Sepadan Dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
17-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempersoalkan pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya,...
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tambah Beban APBD
17-01-2020 / KOMISI IX
Berlakuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menimbulkan keresahan pada Pemerintah Daerah. Pasalnya, dengan adanya...
‘Omnibus Law’ Cipta Lapangan Kerja Harus Prioritaskan Hak dan Kewajiban Pekerja
17-01-2020 / KOMISI IX
Kalangan pekerja menilai Omnibus Law UU tentang Cipta Lapangan Kerja hanya akan merugikan kaum pekerja. Kekhawatiran itu diperkuat dengan tidak...
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX Segera Panggil Pihak Terkait
17-01-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan dengan tegas bahwa pada rapat terakhir Komisi IX DPR...