Strategi Akhir Dana Otsus Harus Dipikirkan

12-12-2019 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu. Foto : Husen/mr

 

Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan dana Keistimewaan Yogyakarta akan segera berakhir. Pemerintah daerah dan pusat perlu memikirkan strategi akhir (exit strategic) dari pengalokasian dana ini. Apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan konsentrasi khusus ke satu bidang pembangunan di empat provinsi tersebut.

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad. Syaikhu mengemukakan hal tersebut usai mengikuti pertemuan dengan para akademisi Universitas Udayana di Bali, Kamis (12/12/2019). "Karena dana ini tidak untuk selamanya, maka harus ada exit strategic. Harus dipersiapkan penyelesaiannya. Apa exit strategic yang akan dilakukan, apakah akan dievaluasi atau akan dihentikan,” tukasnya.

 

Tim Kunjungan Kerja BAKN ke Kampus Udayana untuk menyerap pandangan atas pengalokasian dana Otsus dan keistimewaan yang selama ini digelontorkan bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan Yogyakarta. Menurut Syaikhu, perlu ada persiapan matang menghadapi akhir pengalokasian dana ini dari APBN. Misalnya, mungkin ke depan alokasi dana Otsus akan dikonsentrasikan saja untuk pendidikan, kesehatan, atau bidang lainnya agar lebih terarah.

 

“Semua harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ke depan bisa dirumuskan lebih matang exit strategic apa yang diambil masing-masing daerah. Kalau memang harus diputus ini jadi pertimbangan, apa ke depan yang harus dilakukan," tutur politisi PKS ini. Ditambahkannya, dana Otsus dan keistimewaam ini harus memiliki master plan yang jelas, sehingga bisa terukur kegiatan apa saja yang hendak dilakukan pemerintah.

 

"Setelah ini kita akan memberi masukan yang lebih dalam pada pemerintah atau kita dalami lagi dengan pemerintah. Mungkin juga pemerintah sudah merumuskan exit strategic-nya. Kita ingin tahu dulu apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dana Otsus dan keistimewaan ini," tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Nilai Informasi Resesi dari Menkeu Sebuah Keberanian
24-09-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan AkuntabilitasKeuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai apa yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyanti bahwa sebentar lagi...
BAKN DPR Serap Aspirasi dari Petani dan Supir Angkot di Purwakarta
23-09-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang...
Pengalokasian Penerima Subsidi Perlu Dibenahi
08-09-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menuturkankebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga...
Ketimpangan Distribusi Subsidi Energi Harus Diselesaikan Bersama
28-08-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menuturkan bahwa distribusi subsidi energi harus menjadi perhatian banyak...