Penghapusan UN Dinilai Terobosan Positif

13-12-2019 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Naefuroji/mr

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan terobosan positif. Namun ia menekankan, penghapusan UN untuk diganti dengan sistem terbaru itu harus memiliki skema grand design yang jelas, berkaitan dengan maksud dan tujuan dari sistem itu sendiri.

 

“Serta tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana dan tenaga pengajar agar dalam pelaksanaannya sistem baru tersebut dapat benar-benar lebih baik dari UN. Kami mendukung sedari awal untuk dihapus, tapi dengan jaminan harus ada skema grand design, yang lebih sempurna ketimbang UN,” kata Syaiful saat Rapat Kerja bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

 

Sebagaimana diketahui, bahwa pendidikan di Indonesia sangat kompleks, dimana tanggungjawab tidak hanya berada di Kemendikbud, namun turut melibatkan Kementerian dan lembaga lainnya, sehingga harus ada masterplan dan sinegritas antar lembaga dalam hal  upaya memajukan penddidikan di Indonesia. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud agar serius dalam merumuskan kebijakan dari sistem baru tersebut.

 

Sehingga, imbuh Syaiful, formulasi kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan semangat pendidikan berbasis kompetensi, jangan sampai sistem baru tersebut hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban percobaan kebijakan. “Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,” pesan politisi F-PKB itu.

 

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud yang berdampak positif itu, sebagai wujud keseriusan Komisi X DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Kedewanan di sisi pengawasan. Selain membahas mengenai penghapusan UN, Raker juga membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelonggaran zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2020. (srw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata
08-08-2020 / KOMISI X
Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif....
Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka
07-08-2020 / KOMISI X
Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube...
Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet
06-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan...
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...