KOMISI VII SOROTI KEJANGGALAN PRODUKSI TIMAH

15-04-2011 / KOMISI VII

Komisi VII DPRRI segera memanggil Bea dan Cukai untuk menjelaskan dokumen ekspor timah asal Bangka Belitung. Sebab hasil kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung,11-14 April minggu lalu, menemukan kejanggalan antara volume ekspor dengan kemampuan produksi.

“Selain memanggil Bea dan Cukai, kita juga akan memanggil Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), nah di situ kita bisa check berapa nilai ekspor timah dari sini dan  Kita akan lakukan cross check jumlah ekspornya. Nanti akan diketahui kira-kira berapa jumlah yang jebol,”jelas Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi VII, Achmad Farial (FPPP) saat kunjungan kerja ke Sungailiat, Rabu (13/4).

Komisi VII meminta Kantor Bea dan Cukai di Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap dokumen pengiriman timah ke luar negeri.Selain masalah ekspor, Komisi VII beharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dibantu kepolisian mengawasi kegiatan penambangan tanpa izin.“Semua aparat harus bekerja sama. Sebab ini demi kepentingan negara,” ujarnya.

Farial mengakui bahwa pajak dan royalti yang masuk ke kas negara tidak terlalu besar. Menurut informasi yang diperolehnya, kemampuan PT. Timah dalam memproduksi timah hanya sekitar 50.000 ton per tahun. Sementara PT. Koba Tin hanya mencapai 8 ribu hingga 10 ribu ton per tahun.

“Menurut informasi yang saya dapat, PT. Timah hanya memproduksi timah sebanyak sekitar 50 ribu ton pertahun, ada lagi PT. Koba Tin hanya sekitar 8 ribu hingga 10 ribu ton per tahun, jadi ada kelebihan sekitar 30 ribuan ton yang tidak terdaftar apakah masuk royalti atau bukan saya tidak tahu,” terangnya.

Dia menggambarkan, penghasilan dalam bentuk pajak dan royalti hampir mencapai 1,8 triliun per tahun. Berarti dari 50 ribu ton timah, PT. Timah, Tbk hanya membayar sekitar 2 triliun dalam bentuk pajak dan royalti.

“Kalau 30 ribu ton pertahun tinggal hitung saja, berarti 76 persen dari 2 triliun tadi, inilah yang jadi pertanyaan bagi DPR. PT. Timah membayar pajak dan royalti sesuai dengan kapasitas produksinya yakni 50 ribu ton pertahun, sedangkan timah ekspor kita hampir mencapai 100 ribu ton, jadi yang 30 ribu ton kemana?,”tanyanya.

Farial menambahkan, Dia meminta agar perusahan penambangan juga dapat memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk kewajiban mereklamasi lahan bekas penambangan. “Lahan yang sudah digali oleh PT Timah sesuai dengan kewajibannya mesti direklamasi.

“Seandainya lahan sudah ditambang tidak direklamasi maka kita akan getok kepalanya. Kalau yang melakukan perusakan itu penambang liar, siapa yang akan kita getok, sebab kita tidak tahu. Dan itulah yang menjadi masalah saat ini,” tegas Farial.

Menanggapi pernyataan Komisi VIIKepala Seksi Kepabean dan Cukai, Taufik mengaku tidak bisa memberikan data. Menurutnya bagi siapapun termasuk instansi harus mengirimkan permintaan resmi tertulis ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta."Sesuai Surat Edaran 12/DC/2006 kita tidak bisa memberikan data. Jika mau langsung ke pusat,"tegasnya.

Mengenai volume ekspor timah dengan kemampuan produksi yang tidak sebanding, Taufik mengatakan telah melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekspor balok timah ini. “Kita juga punya unit pengawasan di Bangka Belitung. Sudah pastikalau DPR mempertanyakan,kita siap,”pungkasnya. (ra)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...