PEMPROV BABEL INGINKAN NILAI ROYALTI MENJADI 10 PERSEN

15-04-2011 / KOMISI VII

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menilai kontribusi PT Timah Tbk (BUMN penyumbang devisa terbesar ketiga di Indonesia) terlihat kurang dirasakan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Usulan agar nilai royalti menjadi 10 persen diajukan Gubernur Babel diharapkan pemerintah di daerah bisa mengalokasi dana untuk kegiatan pemulihan lahan yang rusak oleh penambangan.

“Royalti sebesar tiga persen,  tidak bisa mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan timah yang sudah terjadi selama ini,” kata Kepala Bappeda Babel, Nazalyus saat pertemuan dengan para rombongan tim Kunjungan Kerja Komisi VII.

Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di Babel dinilai Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) cukup parah. Perlu komitmen bersama memulihkan lahan bekas penambangan timah tersebut. “Kerusakan lingkungan yang cukup parah disebabkan kepedulian para pelaku pertimahan untuk mereklamasi sangat kurang, dengan membiarkan bekas tambang terbengkalai begitu saja,” tegasnya.

Hal tersebut dinyatakan Bobby saat rapat bersama dengan Gubernur, DPRD, Bapedalda, Dewan Riset Daerah, Dinas Pertambangan, dan instansi terkait lainnya, di Kantor Gubernur Prov Babel, Selasa (12/4).

Menurut Bobby perlu diadakan optimalisasi dari PT Timah untuk kesejahteraan rakyat dan meminimalisir dampak lingkungan dengan cara memetakan usaha-usaha apa saja yang baik dilakukan untuk dapat mereklamasi lahan-lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali.

Data Dinas Kehutanan Babel,  aktivitas penambangan timah turut menyebabkan lahan menjadi kritis. Di dalam kawasan hutan adalah mencapai 99.146,97 hektare atau 6,089 persen dari luas wilayah daratan. Lalu lahan agak kritis seluas 359.918,71 hektare atau 22,1 persen dari luas daratan. Sisanya seluas 1.155.426,94 hektare atau 70,97 persen merupakan lahan yang potensial kritis dan tidak kritis atau lahan produktif.

Lahan kritis terluas di Bangka Tengah mencapai 34.111.02 hektare, disusul Bangka Selatan seluas 24.895,13 hektare, Bangka seluas 16.474,15 hektare. Bangka Barat seluas 14.250,8 hektare, Kabupaten Belitung Timur seluas 12.044 hektare, Kabupaten Belitung seluas 7.688,35 hektare dan Kota Pangkalpinang seluas 3.375,21 hektare. (ra)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
30-11-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu...
Komisi VII Dorong ESDM Tingkatkan Litbang Jirap Sektor Migas
30-11-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balitbang dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral...
Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran RU VI Balongan
30-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki...
Eddy Suparno Usulkan Gedung BUMN Gunakan Panel Surya
29-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap industri-industri dalam negeri, terutama BUMN bisa menggunakan panel surya di gedung-gedung...