Pemprov Sumut Perlu Tingkatkan Koordinasi Dengan Kepala Daerah Wilayah Toba

20-12-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan. Foto : Ica/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) bersama Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dapat meningkatkan koordinasi dengan delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba. Ia yakin, jika komunikasi antar daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu memaparkan, delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Presiden.

 

“Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut," ungkap Sofyan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (19/12/2019).

 

Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner. Akan tetapi, beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba. “Perizinan dan kemudahan pembangunan hotel oleh kepala daerah harus menjadi titik tolak. Karena kalau sektor pariwisata berhasil, dia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor riil,” jelas Sofyan.

 

Dampak itu terutama akan dirasakan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ketiga menurut Sofyan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah karena sejalan dengan visi Presiden RI adalah Sumber Daya Manusia (SDM). "Jangan nanti hasil pembangunan tersebut justru tidak dapat dinikmati oleh putra daerah yang ada di wilayah tersebut,” pesan politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I itu.

 

Sofyan menjelaskan bahwa pemanfaatan dan peningkatan SDM untuk mengelola wisata akan berkaitan dengan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah tersebut. "Misalnya kita berbicara tentang perhotelan atau pariwisata, berarti harus ada keahlian atau keterampilan SDM yang terkait hal tersebut. Sehingga keinginan Presiden untuk membangun SMK sebesar 60 persen dan SMA 40 persen dapat terwujud apabila mengetahui potensi apa saja yang dibutuhkan," tutup Sofyan. (ica/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Ingin Ekraf Diperkuat
29-09-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, berangkat dari berbagai permasalahan yang menghambat sektor ekonomi kreatif (ekraf),...
Panja SKN Masih Bahas Pendanaan Olahraga
28-09-2020 / KOMISI X
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI masih membahas klaster pendanaan olaharaga. Sudah...
Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
24-09-2020 / KOMISI X
Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI...
RUU SKN Perlu Akomodir Olahraga 'Off-Road'
24-09-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menghimpun sejumlah masukan dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN)....