Binda Perlu Rekrut Pegawai Secara Mandiri

20-12-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Azikin Solthan. Foto : Husen/mr

 

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) diharapkan bisa merekrut pegawainya secara mandiri sesuai kebutuhan internalnya. Kebutuhan rekrutmen pegawai Binda di daerah memiliki karaktetistik khusus. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Azikin Solthan, inilah yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

 

“Ke depan kita harapkan Binda di daerah dapat merekrut pegawai sesuai kebijakan internal Binda, karena ada yang bersifat terbuka ke dalam dan tertutup ke luar. Inilah yang harus dipahami oleh semua lembaga dan kementerian bahwa Binda punya karakteristik tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan pegawai umum yang bisa diketahui publik," kata Azikin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kabinda Sulawesi Utara di di Manado, Sulut, Kamis (19/12/2019).

 

Selama ini rekrutmen pagawai Binda masih terhambat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Menurut Azikin, DPR RI perlu memberi pengertian kepada kementerian dan lembaga terkait soal rekrutmen ini. Rekrutmen pegawai Binda saat ini sangat dibutuhkan, karena sejumlah Binda kekurangan pegawai. Padahal, teritori yang harus diawasi cukup luas. 

 

Pada bagian lain, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan soal ancaman penyelundupan di perbatasan Filipina-Sulut. Di perbatasan kedua negara tersebut diduga banyak penyelundupan narkoba dan senjata. Ini jadi ancaman serius bagi keamanan di dalam negeri. "Letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina, terbuka peluang penyelundupan senjata dan narkoba," ucapnya usai pertemuan dengan Kabinda Sulut.

 

Bahkan, Azikin juga mensinyalir penyelundupan senjata untuk gerakan separatis di Papua mungkin saja dipasok dari perbatasan Filipina-Sulut ini. "DPR minta lakukan deteksi dini terhadap kondisi-kondisi yang mencurigakan tersebut," serunya. Ditambahkan legislator dapil Sulsel I ini, Kabinda Sulut perlu berkoordinasi dengan para pejabat di Filipina untuk mendeteksi dini soal ini termasuk mencegah kasus penyanderaan terjadi kembali. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...
Komisi I Dorong Percepatan Pemerataan Infrastruktur Internet
17-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata,...
DPR Desak Investigasi Tuntas Tank Tabrak Motor
11-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mendesak tragedi tank yang menabrak empat motor dan satu gerobak di Cipatat, Kabupaten...