Isu Penghapusan Cabor Warnai PON 2020

21-12-2019 / KOMISI X

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Surabaya senam bersama dengan salah satu Sekolah Negeri di Surabaya, Jawa Timur. Foto : Kiki/mr

 

Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua masih menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satunya rencana pembatalan terhadap 10 cabang olahraga (cabor). Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan ada rencana pembatalan terhadap 10 cabor yang akan ditandingkan pada PON 2020. Sepuluh cabor tersebut adalah Balap Sepada, Bridge, Kriket, Dansa, Gateball, Petanque, Ski Air, Soft Tennis, Tenis Meja, dan Woodball.

 

“Berkaitan dengan cabang olahraga ini, terutama event yang akan kita hadapi adalah PON, isu terbesarnya adalah adanya pembatalan terhadap 10 cabang olahraga,” kata Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/12/2019).  Mujib menjelaskan, rencana pembatalan 10 cabor ini akan menjadi permasalahan serius, terhadap atlet maupun pemerintah daerah.

 

Menurut penilaian Mujib, setiap Pemerintah Daerah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merasa keberatan jika 10 cabor batal ditandingkan. Sebab akan menurunkan semangat bertanding para atlet yang sudah melakukan latihan secara maksimal dari jauh-jauh hari. Sementara dari sisi Pemda, akan mengalami permasalahan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait latihan para atlet.

 

"Jika ini tidak diselenggarakan, Pemda akan kesulitan kalau nanti ada pemeriksaan dari BPK dan yang sudah dikeluarkan semiliar itu untuk kegiatan apa yang kemudian dibatalkan. Ini juga ada persoalan yang serius berkaitan dengan pemeriksaan keuangan dan yang lebih serius lagi dari mental para atlet kita yang sudah belajar mempersiapkan diri jauh-jauh hari." kata politisi Partai Golkar itu kepada Parlementaria.

 

Mujib menambahkan, ada usulan dari provinsi lain yang bersedia menjadi tempat penyelenggara jika inti masalah dibatalkannya 10 cabor tersebut terkait sarana prasarana olahraga. Namun Mujib menilai hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur dengan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sehingga mungkin pihaknya akan meminta Pemerintah merevisi Perpres tersebut.

 

Oleh karena itu, Mujib mengatakan, akan mendorong Pemerintah untuk merevisi Perpres tersebut agar penyelenggaraan PON bisa diselenggarakan di provinsi lain.  “Oleh karena itu Komisi X DPR menangkap pikiran ini kita akan sampaikan kepada Pemerintah, supaya cabor yang diisukan dibatalkan itu akan tetap dilaksanakan meskipun di provinsi lainnya," tutup legislator dapil Jawa Tengah I itu.

 

Sebelumnya, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur Erlangga, mengatakan, pembatalan 10 cabor di PON 2020 dapat mengakibatkan rusaknya mental para atlet untuk meningkatkan kualitas di Indonesia. Selain itu, pihaknya meminta agar Perpres Nomor 91 Tahun 2017 direvisi, karena pihaknya mengaku siap menjadi penyelenggaraan cabor yang rencananya dibatalkan pada PON 2020. (qq/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Ingin Ekraf Diperkuat
29-09-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, berangkat dari berbagai permasalahan yang menghambat sektor ekonomi kreatif (ekraf),...
Panja SKN Masih Bahas Pendanaan Olahraga
28-09-2020 / KOMISI X
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI masih membahas klaster pendanaan olaharaga. Sudah...
Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
24-09-2020 / KOMISI X
Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI...
RUU SKN Perlu Akomodir Olahraga 'Off-Road'
24-09-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menghimpun sejumlah masukan dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN)....