Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Prioritas Pembangunan

27-12-2019 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai ekonomi global saat ini tengah mengalami resesi sehingga perlu ada peninjauan ulang terkait program prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, setelah tahun lalu bisa tumbuh 3,6 persen, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan hanya akan menyentuh angka 3,0 persen saja. Hal ini terjadi karena lesunya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, yang diproyeksikan hanya akan tumbuh sekira 1,7 persen saja tahun ini dan tahun depan.

 

“Membaca proyeksi tersebut, tentunya sulit menyangkal bahwa resesi ekonomi global tengah menghadang di depan mata. Dan gelombang resesi tersebut pasti akan berimbas pada perekonomian Indonesia,” ujar Fadli Zon dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat, (27/12/2019)

 

Fadli juga menganalisa bahwa perlambatan juga terjadi di bidang investasi. Tahun ini investasi di Indonesia mengalami perlambatan signifikan. Di kuartal ketiga 2019, investasi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,21 persen, padahal pada kuartal sebelumnya masih tumbuh 5,01 persen.

 

“Meski demikian, gelombang resesi memang seolah belum terasa. Hal ini terjadi salah satunya karena saat ini kita masih menikmati stabilitas semu nilai tukar Rupiah. Saya sebut sebagai stabilitas semu, karena stabilitas Rupiah yang terjadi saat ini sebenarnya bertumpu pada derasnya hot money, atau aliran dana-dana jangka pendek, bukan oleh kuatnya fundamental ekonomi,” ujarnya.

 

Pemerintah menurut Fadli harus lebih waspada, telebih target-target pembangunan yang tak masuk akal sebaiknya disesuaikan kembali dengan situasi ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah.

 

“Sebab, tanpa target dan orientasi yang jelas, kegiatan pembangunan hanya akan menguapkan anggaran belaka, tapi tak akan memberikan efek pengganda yang berarti. Saya tak terkejut, misalnya, mendapati kenyataan perguliran Dana Desa dalam empat tahun terakhir ternyata tidak berimbas banyak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan,” tuturnya.

 

Pemerintah dinilai juga harus menyadari kemampuan keuangan yang sebenarnya terbatas. Apalagi, realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Hal ini tentu akan berdampak pada pelebaran defisit dan menurunnya kemampuan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian. Sebagai gambaran, saat ini defisit anggaran terhadap PDB sudah mencapai 2,3 persen, padahal target defisit APBN 2019 hanya 1,84 persen terhadap PDB.

 

“Jika Pemerintah tak bisa merasionalkan agenda prioritas pembangunan, risikonya adalah jumlah utang kita akan terus membengkak. Padahal, saat ini pembayaran bunga utang telah memberikan tekanan yang besar bagi APBN kita. Porsinya juga terus-menerus meningkat,” pungkasnya. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan
30-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan tingkat lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah...
Percepat Transformasi Digital Nasional, Komisi I Setujui Anggaran Kominfo Rp 16,9 Triliun
23-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021 Kementerian Komunikasi dan...
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...