Kasus Jiwasraya Perlu Diungkap Transparan dan Akuntabel

13-01-2020 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Naifuroji/Man

 

Kasus Jiwasraya merupakan bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel, termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait.

 

Demikian dikatakan Anggota DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Anis menyatakan, pengawasan Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi menjadi tanggungjawab penuh dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan Jiwasraya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

 

Sedangkan Kementerian BUMN yang merupakan pembina BUMN dalam hal ini Jiwasraya, sambung Anis, juga memiliki andil karena bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penetapan Komisaris dan Direksi Jiwasraya.

 

“Kelemahan tata kelola Jiwasraya dan arah pembenahannya harus diungkap dan dibahas secara mendalam. Apapun upaya penyehatan Jiwasraya yang disiapkan pasti akan menjadi beban negara, baik melalui dana BUMN lain, yang ujungnya tetap akan menjadi beban rakyat. Dengan potensi kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Century, maka sudah selayaknya DPR RI harus segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya,” tandas Anis,

 

Ia menyampaikan, Kejaksaan RI menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Demikian juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah mengungkapkan bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Jiwasraya sekitar Rp 10,4 triliun dari aktifitas transaksi saham dan reksadana pada tahun 2018. Sementara Direksi Jiwasraya yang baru mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan PT Jiwasraya adalah mencapai Rp 32,68 triliun. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...