Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan

14-01-2020 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dan Kepala BNPB bahas penanganan bencana alam dan isu aktual, Selasa (14/1/2020). Foto ; Naifuroji/Man

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang dikarenakan semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia untuk itu kenaikan anggaran harus dilakukan agar program yang dijalankan menjadi maksimal.

 

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri di sela-sela memimpin rapat kerja dengan jajaran Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (14/1/2020).

 

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat. “APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelas politisi PAN itu.

 

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran (BNPB) tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar. “Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Kesejahteraan Lansia Harus di Perjuangkan
29-09-2020 / KOMISI VIII
DPR RI bersama dengan Pemerintah terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Lanjut Usia. Dimana, RUU ini harus mencakup peningkatan...
Komisi VIII Dukung Kemenag Ajukan Dispensasi Moratorium Pembangunan Kantor
29-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Agama untuk mengajukan dispensasi atau pengecualian menyusul diterbitkannya Surat Edaran Nomor S-841/MK.02/2014, pada 16...
Komisi VIII Minta Percepatan PMK Tarif Layanan Sertifikasi Jaminan Produk Halal
29-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Jaminan...
DPR Sayangkan Penghancuran Ribuan Masjid di China
28-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyayangkan sikap otoritas China yang telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang, serta melakukan...