Komisi III Sidak LP Cipinang

16-01-2020 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir (tengah) saat memimpin Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2020). Foto : Naifuroji/Man

 

Tim Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Dalam sidak itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus pada permasalahan over kapasitas, layanan kesehatan, dan makanan untuk para warga binaan. Adies menyampaikan kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi Lapas Cipinang, dan juga untuk menyerap aspirasi dan informasi sebagai bahan untuk RUU Lembaga Pemasyarakatan.

 

“Misalnya over kapasitas itu kan di hulu, hilirnya harus kita benerin dulu, kuncinya di Undang-Undang Lapas itu harus segera kita benahi. Kalau undang-undang itu selesai, Insya Allah over kapasitas ini bisa diatasi. Paling tidak 40 sampai 50 persen bisa terpangkas itu dengan adanya Undang-Undang Lapas,” paparnya saat memimpin Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2020).

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan berbagai macam permasalahan di lapas akan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Kunjungan Komisi III DPR RI ini didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang Andika Dwi Prasetya. Menurut data yang disampaikan over kapasitas di seluruh lapas yang ada di DKI Jakarta mencapai 300 persen.

 

Adies pun mempertanyakan kepada para pemangku kepentingan mengenai penanganan secara teknis menghadapi masalah over kapasitas tersebut. “Tentunya yang menjadi perhatian kita adalah over crowded, over kapasitas. Kita ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan lapas, over kapasitasnya sampai 300 persen di DKI. Kita ingin melihat sejauh mana over kapasitas tersebut, seperti apa penanganannya terkait over kapasitas,” jelas Adies.

 

Dalam sidak tersebut, pihaknya menerima keluhan dari warga binaan tentang tempat terbatas. Menurut Adies, hal ini akan menjadi prioritas Komisi III DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. “Kita akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, temuan-temuan kita di lapangan, untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan yang ada di DKI khususnya, dan umumnya di seluruh Indonesia," papar Adies.

 

Legislator dapil Jawa Timur I itu juga mengharapkan agar fasilitas kesehatan di lapas dapat ditingkatkan secara maksimal. “Kemudian terkait dengan kesehatan, kita ingin agar kesehatan mereka pada warga binaan dapat dipenuhi dengan baik. Rumah sakitnya akan kita tingkatkan, agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik,” komitmen Adies. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Bareskrim Polri Tuntaskan Kasus TPPI
20-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Mabes Polri membahas penanganan perkara kasus...
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi DKI Belum Memadai
19-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rombongan Anggota Komisi III mengunjungi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut...
Tindak Bandar Narkoba Secara Strategis
10-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, menekankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar melakukan penindakan pemberantasan bandar narkoba secara...
Penegak Hukum Harus Sinergi Berantas TPPO
07-02-2020 / KOMISI III
Tindak pidana perdangan orang (TPPO) sudah menjadi extraordinary crime bagi dunia hukum. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kasus TPPO...