RKUHP Masuk RUU 'Carry Over'

16-01-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi usai memimpin rapat Baleg, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2020). Foto : Rizka/Man

 

Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk agenda yang akan di-carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Di antara RUU yang sudah pasti masuk agenda carry over adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Selain itu, masih ada RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba dan RUU Bea Materai. Persoalannya, carry over harus dari 0 lagi atau 100 persen sudah bisa disahkan, menunggu keputusan Baleg.

 

Demikian penjelasan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi usai memimpin rapat Baleg, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2020). “Makna carry over adalah pengoperan. Sebetulnya RUU yang sudah dibahas periode lalu bisa dibahas oleh anggota DPR yang baru. Hanya makna carry over banyak disalahartikan. Pertanyaannya, dilanjutkan mulai kapan, apakah dari 0 persen, 25 persen, 50 persen, 75 persen, atau 100 persen diketok di Baleg,” ungkap Baidowi.

 

Baleg kelak akan mempelajari dulu semua RUU carry over itu dari risalah rapatnya. Apakah nanti butuh pembahasan dari 0 lagi atau bisa langsung disahkan. Setelah itu, baru bisa diserahkan ke Komisi, Pansus, atau Badan di DPR RI untuk dibahas. “Beleg menentukan berdasarkan informasi dari risalah rapat menyangkut RUU yang carry over,” ujar Baidowi.

 

Dijelaskan oleh legislator PPP ini, Bamus pula nanti yang memberi mandat kepada siapa RUU carry over itu akan diserahkan untuk dibahas, baik Pansus, Komisi, atau Badan. Sementara Baleg hanya memberi penilaian atas RUU carry over itu. “Baleg yang memutuskan carry over, lalu diputuskan Paripurna. Selanjutnya, yang memberi delegasi siapa yang membahas RUU carry over itu adalah Bamus,” tutup Baidowi. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Setujui Keputusan Hasil Pengharmonisasian RUU Kejaksaan
17-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi...
Klaster Pendidikan Sebaiknya Tak Masuk RUU Ciptaker
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Bila dipaksa masuk ke...
Anggota DPR Apresiasi Masukan dari Pakar terkait RUU BI
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi masukan dariKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Anggito Abimanyu, dan Akademisi Keuangan...
Penerapan Digitalisasi Pacu Ekonomi Digital
12-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andreas Eddy Susetyomengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Rancangan...