Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’

17-01-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya (dua kiri) saat Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto : Naifuroji/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Ketimbang wacana, Pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkrit dalam penyusunan draf tersebut.

 

“Kalau saran saya dari Baleg, Pemerintah jangan terlalu banyak berwacana. Pemerintah harus memberikan perspektif yang konkret dan memiliki komunikasi publik yang bagus untuk melibatkan semua aspek kepentingan. Karena ini niat baik,” Willy usai Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

 

Direncanakan draf Omnibus Law akan dikirim ke DPR RI dalam waktu pekan depan. Adapun terdapat empat Omnibus Law yang menjadi usul pemerintah, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja, ibu kota negara dan kefarmasian. Politisi F-NasDem ini menuturkan saat ini pembahasan Omnibus Law ada di tangan Pemerintah.

 

Cepat atau lambat pembahasan Omnibus Law tergantung seberapa solid Pemerintah dalam menyusun draf tersebut. “Bolanya bukan di DPR. Tapi bolanya justru dari Pemerintah. Dan ini adalah persoalan seberapa solid draf RUU yang akan dikirim oleh Pemerintah. Itu poinnya. Selanjutnya juga ini tentang sejauh apa Pemerintah dalam menjalankan prosesnya mampu menjangkau banyak hal," tutup Willy. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Setujui Keputusan Hasil Pengharmonisasian RUU Kejaksaan
17-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi...
Klaster Pendidikan Sebaiknya Tak Masuk RUU Ciptaker
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Bila dipaksa masuk ke...
Anggota DPR Apresiasi Masukan dari Pakar terkait RUU BI
15-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi masukan dariKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)Anggito Abimanyu, dan Akademisi Keuangan...
Penerapan Digitalisasi Pacu Ekonomi Digital
12-09-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andreas Eddy Susetyomengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dalam Rancangan...