Persoalan Guru Honorer Harus Tuntas

29-01-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso saat menerima delegasi kepala sekolah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020), Foto : Kresno/Man

 

Komitmen Pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2023 mendapat respon beragam, terutama dari para guru yang berstatus honorer di sejumlah sekolah negeri di daerah. Sebelum tahun 2023, persoalan ini harus tuntas untuk kenyamanan kerja dan hidup para tenaga honorer tersebut.

 

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020), saat menerima delegasi kepala sekolah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Komisi II akan memberi perhatian penuh soal ini sekaligus memperjuangkan nasib para guru honorer. Persoalan ini, kata Agung, jadi perbincangan hangat di Komisi II DPR RI.

 

“Komitmen ini harus kita matangkan betul. Kebijakan ini harus tuntas. Tahun 2023 tidak boleh lagi menerima honorer, tapi yang sudah honorer bagaimana. Kebutuhan kementerian dan lembaga ini luar biasa. Di DPR saja banyak kekurangan dan kekurangan itu diisi honorer. Kekurangnya pasti, karena ada yang pensiun. Tahun 2020 ini saja ada sekitar 55 ASN yang pensiun di DPR. Tahun lalu kita dapatkan 59 ASN,” ungkap legislator dapil Jawa Barat I ini.

 

Komitmen jelang 2023 ini cukup meresahkan para guru honorer di daerah. Pemerintah diimbau memberi penjelasan yang memadai untuk ketenangan nasib para honorer. “Mereka bertanya-tanya bagaimana nasibnya, apakah pensiun atau alih status. Ini masih menjadi pembicaraan hangat di Komisi II. Kami harus perjuangan kepentingan rakyat. Jangan sampai rencana pengahapusan tenaga honorer ini, mereka jadi terlantar. Itu tidak boleh. Mereka bisa alih status menjadi PNS atau PPPK,” tandas Agung lagi.

 

Persoalan ini dari Pemrintahan ke pemerintahan berikutnya belum juga tuntas. Bahkan, DPR RI sempat menggelar rapat gabungan semua komisi dengan Pemerintah membahas persoalan honorer. “Nanti kita buat rumusan yang betul-betul pas, sehingga tidak ada lagi kekosongan. DPR sudah sepakat bahwa para tenaga honorer dapat perhatian. Malah Pak Cornelis (Anggota Komisi II F-PDI Perjuangan), mengusulkan, guru-guru di daerah terpencil tak perlu dites, langsung diterima saja, karena belum tentu ada yang mau ngajar di situ,” tutup Agung. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tahapan Penetapan Nomor Paslon Berjalan Kondusif
29-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penetapan nomor pasangan calon (paslon) kepala daerah serta dimulainya...
Tim Pansel Komisioner ORI Diharapkan Pertahankan Objektivitas Kinerja
24-09-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI membahas Rekrutmen Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner ORI....
Bawaslu Diminta Laksanakan Tugas dengan Baik
23-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sukamto berpesan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai...
Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kementerian PAN-RB
23-09-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tahun 2021 sebesar...