Indonesia Harus Tolak Peta Damai AS

29-01-2020 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (kiri), Foto : Naifuroji/Man

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menolak peta jalan damai Israel - Palestina usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai, peta jalan damai tersebut hanya menguntungkan Israel sepihak. Menurut Kharis, Pemerintah perlu mengusulkan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) segera mengagendakan sidang darurat menyikapi hal tersebut. 

 

“Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” jelas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (29/1/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menilai, apa yang dilakukan oleh Trump yang terancam pemakzulan oleh Parlemen AS dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang juga saat ini terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

 

“Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan  wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” tegas Kharis.

 

Politisi dapil Jawa Tengah V itu menambahkan, Indonesia harus  mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB. Sebab, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika ini, diantaranya status Jerussalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel.

 

"Rencana damai itu juga dikatakan memungkinkan Israel lebih banyak mencaplok daerah Tepi Barat Palestina yang selama ini kerap dijadikan pemukiman oleh warga Israel dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas soal perjanjian damai Timur Tengah. Dalam kesempatan itu, Trump menyanjung Israel dan mengatakan negara itu telah mengambil langkah besar untuk perdamaian, termasuk komitmen didemiliterisasi untuk Palestina. Namun, sayangnya dalam pertemuan itu tidak ada wakil dari Palestina. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan
30-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan tingkat lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah...
Percepat Transformasi Digital Nasional, Komisi I Setujui Anggaran Kominfo Rp 16,9 Triliun
23-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021 Kementerian Komunikasi dan...
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...