Pemerintah Harus Adil Kelola Pariwista di Indonesia

05-02-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri mengatakan Indonesia memiliki pesona kekayaan alam yang melimpah. Berbagai macam bangunan bersejarah yang tersebar di penjuru daerah, untuk itu dibutuhkan peran pemerintah agar menjaga dan terus melestarikannya.

 

“Indonesia itu punya pesona kekayaan alam yang begitu luas bukan hanya di satu tempat saja, sehingga pemerintah harus adil jangan hanya memihak,” kata Hasan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

 

Hasan menyampaikan saat ini yang menjadi fokus pemerintah hanya daerah wisata seperti danau Toba, Labuan Bajo dan beberapa destinasi wisata lainnya. “Yang menjadi fokus hanya beberapa daerah pariwisata saja, padahal saya contohkan daerah Jambi mempunyai Candi Muaro Jambi, itu lebih tua dari Candi Borobudur. Tetapi tidak menjadi perhatian,” ungkap Hasan.

 

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai pemerintah seharusnya berlaku adil dan merata tidak mengistimewakan daerah tertentu yang akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan berkepanjangan. “Pemerintah mengeluarkan dana besar untuk daerah pariwisata seperti yang dicontohkan tadi, tetapi daerah lainnya tidak, padahal sama-sama memiliki daerah pariwisata yang baik. Seharusnya pemerintah bisa bersifat lebih adil dan merata agar tidak menimbulkan kesenjangan,” papar Hasan.

 

Hasan menyatakan pemerintah harus mampu membuktikan bahwa sistem pariwisata di Indonesia tidak kalah dibandingkan Negara lain. “Sekarang gini, jika pembangunannya merata tidak memihak, pasti sistem pariwisata kita akan tumbuh, karena masyarakat negara lain pasti akan datang,” imbuh hasan. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Belmera
10-08-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Menurut Syaikhu, kebijakan...
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...