Komisi VII Minta Pemerintah Atasi Pengeboran Minyak Ilegal

05-02-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud meminta Pemerintah segera mengatasi aktivitas permasalahan illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal yang disinyalir kerap terjadi di Jambi. Menurutnya, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian pada produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan.

 

“Jangan sampai illegal drilling ini mempunyai implikasi yang bisa menelan korban. Perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta Komisi Pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk Kapolri yang bisa menyelesaikan illegal drilling,” kata Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina EP Jambi, baru-baru ini.

 

Politisi Partai Golkar ini menegaskan harus ada tindakan tegas Pertamina EP Jambi untuk mengatasi masalah ini, agar ilegal drilling ini tidak meluas dan mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu, harus adanya terobosan dalam menyelesaikan masalah ini, misalkan dengan kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan, yaitu 70 persen untuk masyarakat.

 

Lebih lanjut legislator dapil Kalimantan Timur itu mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik. Ia juga berharap setelah pertemuan ini dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Dorong Percepatan Program Kebijakan Satu Peta
08-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk...
Percepat Penyelesaian Transmisi Industri dan Jargas
07-07-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau Perusahaan Gas Negara (PGN) segera mempercepat penyelesaian transmisi industri dan jaringan gas...
Anggota DPR Pertanyakan Target Jaringan Gas Subsidi
06-07-2020 / KOMISI VII
Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2022 sudah terpasang dua juta sambungan jaringan pipa gas bersubsidi ke rumah-rumah masyarakat. Anggota...
Prioritaskan Penggunaan Produk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid -19
01-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI sepakat dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Kepala LIPI, Kepala BPPT, serta Direktur LBM...