Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas

10-02-2020 / B.A.K.N.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi saat rapat konsultasi dengan BPK RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)  yang selama ini dilaksanakan, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah penerimanya. Namun demi kestabilan politik, Dana Otsus tetap perlu diberikan, dengan syarat skema ada aturan yang jelas terhadap skema pemberian dan penggunaannya.

 

“Kami sedikit menduga, Dana Otsus yang kita berikan saat ini bisa menguap kemana-mana. Dana Otsus yang kita berikan, khususnya ke beberapa daerah diluar Yogyakarta, sampai saat ini hampir dijadikan sebagai bagian dari bargaining politik. Pada setiap hampir berakhirnya pemberian Dana Otsus mulai mereka mengancam dan memberikan warning, ingin merdeka dan sebagainya,” kata Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

 

Undang-Undang Otsus berakhir tahun 2021, lanjutnya,  oleh karenanya di tahun 2020 ini Undang-Undang tentang Dana Otsus itu harus bisa diselesaikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak. “Kami melihat bahwa  demi keutuhan NKRI dan juga stabilitas politik, kami berpikir bahwa Dana Otsus itu tetap wajib diberikan. Namun skemanya harus lebih mendetil lagi,” tandasnya.

 

Bambang menyampaikan, mungkin di Undang-Undang Otsus yang akan datang harus ada aturan yang mengatur skema pemberian dan penggunaannya. Misalnya harus dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya.

 

“Dan setiap tahun sebelum pemberian Dana Otsus dilakukan, Pemerintah Daerah penerima Dana Otsus tersebut wajib memberikan semacam E-Planning dalam jangka tahunan, minimal 2 tahun sebelum pelaksanaan penganggaran dana tersebut,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...