RUU Penyiaran Harus Akomodir 'Stakeholder' Daerah 3T

12-02-2020 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI) dan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (12/2/2019). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh stakeholder penyiaran, khususnya di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Menurutnya, lembaga penyiaran di daerah 3T yang notabene pelaku usaha penyiaran kecil dan menengah harus diberikan ruang dan keberpihakan dari negara dalam rangka memberikan hak atas informasi bagi penduduk di wilayah pedalaman, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.

 

“Mereka dengan kreatifnya memberikan effort, sehingga bisa menjalankan siaran sampai di titik yang cukup jauh di pedalaman. Ini kan effort juga, sementara swasta enggak mau kerjain, masak kita enggak ngasih aturan yang fair buat mereka,” kata Nico Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI) dan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (12/2/2019). RDPU ini untuk mendapatkan masukan terhadap perumusan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

 

Diakui Nico, masih banyak hal yang harus dipersiapkan agar RUU Penyiaran relevan, setidaknya untuk 10 tahun ke depan. “Terutama bagaimana media-media yang baru masuk sekarang ini harus kita perhitungkan juga, karena sudah berubah habit kita menikmati siaran televisi maupun radio. Kami (DPR) dan Pemerintah sebagai regulator harus mendengarkan semua pihak dan membuat UU yang dirasakan manfaatnya adil. Jangan sampai berpihak hanya kepada konglomerasi dan pemilik modal besar,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Ketua Federasi FTVBI Candi Sinaga menyampaikan, TV swasta jaringan nasional banyak yang belum membangun infrastruktur di wilayah pedalaman, terluar, terpencil dan perbatasan dengan negara lain, karena secara ekonomi tidak menguntungkan.  Karena itu, sikap FTVBI mendorong agar RUU penyiaran memberikan hak dan kesetaraan kesempatan dalam berusaha bagi anggota FTVBI yang adalah pengusaha industri kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing secara sehat dalam industri penyiaran Indonesia.

 

Sementara itu, PRSSNI mengusulkan agar pemerintah perlu memberikan insentif kepada lembaga penyiaran yang melayani daerah tertinggal, terdepan dan terluar, misalnya, keringanan tagihan listrik, pajak, penyesuaian biaya frekuensi serta kemudahan perizinan. Dengan demikian, lembaga penyiaran tidak akan terkonsentrasi di daerah mapan saja. Dalam RDPU ini, Komisi I DPR RI menyerap masukan untuk memperkaya pembahasan revisi UU Penyiaran, khususnya terkait pengaturan materi isi siaran dan pengaturan kerja sama multipleksing di era penyiaran digital. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...
Komisi I Dorong Percepatan Pemerataan Infrastruktur Internet
17-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata,...
DPR Desak Investigasi Tuntas Tank Tabrak Motor
11-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mendesak tragedi tank yang menabrak empat motor dan satu gerobak di Cipatat, Kabupaten...