Komisi II Pastikan Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Tanpa Kecurangan

14-02-2020 / KOMISI II

Tim Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mohammad Arwani Thomafi. Foto : Devi/mr

 

Tim Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mohammad Arwani Thomafi pastikan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan.

 

"Seluruh tahapan ini tentu harus dipastikan berjalan bersih tanpa ada kecurangan dan juga kendala-kendala teknis ataupun non teknis, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak," ucap Arwani disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).

 

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI harus memastikan bahwa proses seleksi penerimaan CPNS tersebut berjalan dengan terbuka. Dan pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah masyarakat. "Kita berharap proses seperti ini ke depannya bisa terus berjalan sampai nantinya kita bisa menghasilkan pelayanan publik yang betul-betul profesional, berkompeten, berkualitas, dan menjadikan pelayanan publik di masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.

 

Sementara itu terkait persoalan tenaga honorer, Arwani mengimbau pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk lebih serius menyelesaikan persoalan ini. Agar masalah tenaga honorer tersebut bisa diselesaikan, baik melalui rekrutmen CPNS maupun melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

"Sampai sekarang kita masih terus menunggu. Harapan kita semuanya pemerintah bisa menerbitan Perpres (Peraturan Presiden) ataupun regulasi yang terkait supaya para tenaga honorer bisa diangkat dan diberikan status yang jelas. Perpres itu juga nanti akan penting untuk menjadi pijakan payung hukum bagi pelaksanaan penerimaan PPPK selanjutnya," papar legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Menurutnya, setiap tahun ada rekrutmen yang dilakukan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, status para tenaga honorer itu menjadi jelas. "Saya kira yang terpenting bagi kita adalah kejelasan status mereka tanpa harus melupakan arti pentingnya profesionalitas serta kemampuan mereka di dalam melakukan tugas-tugas dengan baik," kata Arwani.

 

Arwani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah meminta agar ada kejelasan kalender penerimaan CPNS, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan penganggaran di daerah.

 

Selain itu, sambung Arwani, penting bagi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran di kementerian dan lembaga agar dalam tahapan waktu tertentu, ASN itu betul-betul sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

“Ke depan road map itu bisa menjadi satu tahapan atau sistem yang baku dan menjadi pijakan bagi kita dalam melakukan rekrutmen dan mencari pemimpin di birokrat. Semua kembali kepada bagaimana mereka melayani publik dan masyarakat dengan kinerja yang lebih baik," terang Arwani.

 

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Riau, Komisi II melihat secara langsung proses seleksi penerimaan CPNS yang secara umum berlangsung dengan baik.  "Para peserta bisa mengikuti proses seleksi ini dengan nyaman, seluruh prosesnya juga berjalan dengan lancar, dan para peserta tes juga bisa langsung melihat hasil tes mereka secara langsung," pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Siapkan Perangkat Desa Hadapi Covid-19
29-03-2020 / KOMISI II
Pola penularan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) makin sulit diprediksi. Bahkan ada kekhawatiran yang terus meluas bahwa virus ini bisa...
Legislator Desak Pemprov Realokasi Anggaran bagi APD Tenaga Medis
24-03-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk merealokasi anggaran belanja pada...
Perampingan Birokrasi Harus Disertai Kejelasan Rencana Kerja
10-03-2020 / KOMISI II
Pemerintah telah mencanangkan akan memangkas beberapa jabatan struktural di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...
Distribusi KTP-el di Sulsel Masih Bermasalah
03-03-2020 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja DPR Komisi II DPR RI masih menemukan adanya masalah distribusi blangko KTP-el di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut...