Komisi II Tekankan BKN Agar Tak Ada Praktik Percaloan CPNS

14-02-2020 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo. Foto : Eko/mr

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menekankan agar jangan sampai ada praktik percaloan saat proses penerimaan CPNS. Dia pun mempertanyakan upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengantisipasi hal tersebut. Hal tersebut disampaikan Arif saat rapat dengan Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf, dan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

 

"Apa upaya BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik percaloan dalam proses penerimaan CPNS tahun 2019," tanya Arif di Ruang Pertemuan Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (13/2/2020).

 

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) Seleksi CPNS tahun 2019-2020. Selain itu, Komisi II juga mempertanyakan persiapan BKN dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Hal lain yang menjadi perhatian Komisi II yaitu kendala yang dihadapi oleh Kanreg VIII BKN Banjarmasin, terkait persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019.

 

Komisi II juga memberikan perhatian soal, mekanisme koordinasi dan kerjasama BKN dengan instansi terkait dalam penerimaan CPNS tahun 2019 agar sarana, prasarana, dan daya dukung teknologi seperti kesiapan server, jaringan internet, dan ketersediaan daya listrik serta genset yang siap digunakan.

 

Permasalahan lain yang tidak luput dari perhatian Komisi II DPR RI terkait tenaga honorer. Saat ini tenaga honorer kategori II yang tidak dapat mengikuti penerimaan CPNS tahun 2019 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

 

Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk dapat diangkat menjadi PPPK belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan tenaga honorer kategori II yang demikian kompleks.

 

Meskipun demikian, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Komisi II DPR RI memahami bahwa, tenaga honorer kategori II tetap ingin diangkat menjadi CPNS, bukan menjadi PPPK. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terima Draf RUU Daerah Kepulauan dari DPD
25-02-2020 / KOMISI II
Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima draf dan naskah akademi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepualaun dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
Terdapat Perbedaan Data Antara Dukcapil dan KPUD Medan
24-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai, data masih menjadi permasalahan utama dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di...
Penuntasan Masalah Tenaga Honorer K2 Jangan Sampai Terabaikan
24-02-2020 / KOMISI II
Salah satu topik pembahasan Komisi II DPR RI dengan pemerintah adalah terkait dengan penuntasan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020 dan juga...
Anggota DPR Terima Audiensi Tenaga Honorer Riau
21-02-2020 / KOMISI II
Anggota DPR RI Syamsurizal berkomitmen akan memperjuangkan nasib para guru honorer, khususnya yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan untuk...