Karopim DPR Beri Saran Alokasi Masa Reses Pada DPRD Jepara

17-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko saat menerima DPRD Jepara, di Ruang Biro Kesekretariatan Pimpinan, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Foto : Runi/Man

 

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko memberikan saran dan masukan kepada delegasi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Jepara mengenai mekanisme pengaturan alokasi waktu Masa Reses Anggota Dewan. Djaka menyarankan, DPRD Jepara seharusnya memiliki alokasi waktu masa Reses yang lebih. Sehingga, Anggota DPRD Jepara memiliki waktu lebih untuk melakukan Kunjungan Reses yang ada di tiap-tiap Komisi.

 

Tak hanya itu, dengan memiliki waktu masa reses yang lebih, nantinya Anggota DPRD Jepara dapat memiliki waktu lebih untuk melakukan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan. Demikian dipaparkan Djaka usai menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jepara, di Ruang Biro Kesekretariatan Pimpinan, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

“DPRD Jepara menyampaikan hanya memiliki 3 kali Masa Reses. Sehingga, kita beri masukan seharusnya untuk jangka waktu masa reses tidak hanya 3 kali. Contohnya di DPR RI itu sesuai dengan Tata Tertib memiliki 4 atau 5 masa sidang dan 4 atau 5 masa reses itu yang bisa digunakan untuk Kunjungan Reses Komisi untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah sesuai dengan lingkup tugas di Komisinya yang ada di daerah-daerah. Di samping itu, juga bisa melakukan kunjungan Daerah Pemilihan,” ujar Djaka.

 

Selain itu, Djaka juga mengungkapkan dalam pertemuan dengan delegasi Bamus DPRD Jepara iut juga mencuat diskusi mengenai ada permasalahan yang saat ini ada di Jepara yaitu adanya penggantian Bupati karena adanya masalah hukum. Untuk itu, Djaka menjelaskan bahwa semua keputusan harus berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman utama dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

 

“Prinsip-prinsip hukum yang kita sampaikan seperti itu. Sehingga, ketika ada proses pergantian Bupati di sana ya juga harus sesuai dengan ketentuan hukum. Termasuk, bagaimana mekanisme Bamus maupun Rapim ketika mau mengambil keputusan-keputusan terkait dengan masalah penggantian Kepala Daerah di Jepara. Jadi, monggo apa yang diterapkan di DPR RI bisa menjadi bahan kajian pada saat nanti DPRD Jepara mengambil keputusan,” pungkas Djaka. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR dan BSSN Jalin Kerja Sama Amankan Data Siber
03-07-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Siberdan Sandi Negara (BSSN) RI menandatangi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk...
Sekjen DPR Lakukan ‘Submit Online’ PMPRB Tahap 3
27-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Dalam rangka mewujudkan implementasiPermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar...
Masa Purna Bakti Capaian Tertinggi PNS DPR
26-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti terhitung...
Jelang Masa Sidang, Kompleks Parlemen Disemprot Disinfektan
14-06-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Menjelang pembukaan Masa Persidangan IV DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada pekan depan, seluruh area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, disemprot...