Sponsori Manchester City, Penyelesaian Kasus Jiwasraya Jadi Sorotan DPR

17-02-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

 

Permasalahan keuangan yang membelit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), masih terus menjadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan penyelesaian kasus keuangan tersebut pasca terungkapnya fakta bahwa selama 4 tahun sejak tahun 2014, perusahaan pelat merah tersebut masih menjalin kerja sama dengan klub sepak bola Liga Inggris Premier, Manchester City.

 

Berdasarkan fakta yang diungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jiwasraya telah menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar bagi klub dengan julukan The Citizen tersebut. Tahun 2014, jumlah dana yang disetorkan mencapai Rp 13,5 miliar yang dialoakasikan untuk kunjungan tim ke Indonesia sebesar Rp 4 miliar, sponsorship senilai Rp 7,5 miliar, serta souvenir dan konsultan yang masing-masing menelan biaya Rp 1 miliar.

 

“Kasus Jiwasraya tidak bisa di-preteli atau dilihat sepotong-sepotong. Penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh, agar skandal gagal bayar yang merugikan keuangan negara mencapai lebih dari Rp 13,7 triliun tersebut dapat diketahui masyarakat dengan terang benderang, untuk itu pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh," kata Anis dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (17/2/2020).

 

Menanggapi besaran biaya kerja sama tersebut, Anis mengatakan kerja sama Jiwasraya dengan Manchester City memakan anggaran yang cukup besar, untuk itu perlu terus diselidiki dan ditelusuri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Silakan terus diselidiki dan ditelusuri, BPK kan akan mengumumkan hasil penyelidikanya ke Komisi XI DPR RI, bulan (Maret) mendatang, kita tunggu saja," imbuh politisi Fraksi Partai PKS ini.

 

Hingga saat ini, DPR RI masih terus bekerja menelusuri dan mendalami kasus gagal bayar yang dialami PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui mekanisme Panitia Kerja (Panja) yang berada di sejumlah Komisi, diantaranya Komisi XI DPR RI yang mengawasi kinerja keuanggannya, Komisi VI DPR RI yang berkaitan dengan BUMN, dan Komisi III DPR RI yang berkaitan dengan penyelesaian hukum. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Imbau Pemerintah Atasi Masalah Ekonomi Akibat Covid-19
29-03-2020 / KOMISI XI
Masalah kesehatan dan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama. Negara wajib melindungi segenap warga negara Indonesia dari pandemi virus...
Pemerintah Diimbau Tidak Berutang Pada IMF dan WB
28-03-2020 / KOMISI XI
Untuk mengatasi pandemi Corona di Tanah Air, pemerintah Indonesia diimbau tidak berutang pada International Monetary Fund (IMF) dan World Bank...
Kasus Kematian Corona Indonesia Tertinggi di Dunia
28-03-2020 / KOMISI XI
Kasus kematian akibat Corona (Covid-19) hingga Jumat (27/3/2020) di Indonesia mencapai 87 orang dari 1046 kasus. Hanya 46 yang sembuh....
Relokasi Anggaran Untuk Hadapi Covid-19
27-03-2020 / KOMISI XI
Pemerintah mewacanakan perubahan angka defesit dalam APBN 2020 menjadi 5 persen dari 3 persen yang diamanatkan pasal 17 (3) UU...