DPR Desak Pemerintah Tetapkan Pengurus PSSI Lewat Kongres

25-05-2011 / KOMISI X

Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa Kepengurusan PSSI (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Exco) periode 2011-2015 harus dipilih dan ditetapkan melalui kongres PSSI yang diakui oleh FIFA dan pelaksanaannya dimandatkan kembali kepada Komite Normalisasi PSSI.

Demikian salah satu kesimpulan dari empat kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi X, Mahyuddin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Andi Alfian Malarangeng, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa malam (24/5).

Agar kongres dapat dilaksanakan kembali, lanjut Mahyuddin, Komisi X mendesak Pemerintah untuk mengawal dan memberikan jaminan agar pelaksanaan Kongres PSSI pasca 20 Mei 2011 yang dilaksanakan oleh Komite Normalisasi PSSI sesuai dengan mandat dan aturan yang dikeluarkan oleh FIFA.

Mahyuddin menambahkan, DPR RI juga mendesak Pemerintah, KONI/KOI, dan Komite Normalisasi PSSI melakukan langkah-langkah strategis kepada FIFA untuk mencegah sanksi terhadap PSSI.

Sementara Menpora, Andi Alfian Malarangeng dalam paparannya menjelaskan, untuk memilih pengurus baru tentunya harus dipersiapkan kongres yang pada dasarnya melanjutkan kongres yang lalu. “Dengan demikian, tidak perlu ada KP dan KBP yang baru,” kata Andi.

Namun, tambah Andi, sebelum kongres baru diselenggarakan harus ada kompromi dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait agar kongres dapat berjalan dengan baik dan berhasil memilih pengurus baru. Sehingga kita bisa memulai lembaran baru bagi PSSI dan sepakbola nasional. “Pada saat ini pemerintah juga terus mengkaji opsi-opsi yang ada sebagai solusi bagi persoalan ini sambil terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Andi berharap FIFA bisa melihat secara utuh apa yang terjadi di kongres tersebut sebagai produk permasalahan PSSI yang panjang sejak kepengurusan lama. Oleh karena itu, Pemerintah berharap FIFA tidak perlu memberi sanksi sambil kita mempersiapkan kongres baru sesegera mungkin untuk menuntaskan proses kongres yang berhenti tanggal 20 Mei 2011, harapnya.(iw)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...