Pansus BPJS - PEMERINTAH TIDAK PUNYA KOMITMEN MEMBAHAS RUU BPJS

24-05-2011 / PANITIA KHUSUS

 

Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI Rieke Dyah Pitaloka  menilai pemerintah tidak punya komitmen membahas Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Pasalnya, sikap pemerintah berubah-ubah dalam merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Hal tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Kerja Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Wardoyo, Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan, dan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (24/5)

"Rakyat tidak membutuhkan pernyataan-pernyataan dari Pemerintah yang menyesatkan. Seperti yang pernah dinyatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pada rapat kerja pertama tanggal 12 Mei 2011 bahwa keempat perusahaan penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada sekarang (PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabari, dan PT Askes) sesuai perintah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," kata Rieke.

Tapi kenyataannya menurut  Rieke, dalam DIM yang dirumuskan, Pemerintah justeru menghendaki dua BPJS yang baru dan tidak menghendaki empat perusahaan penyelenggara jaminan sosial yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertransformasi ke dalam UU BPJS.

"Itu artinya, keempat penyelenggara jaminan sosial ini tetap berdiri sendiri dan tetap berstatus BUMN. Ini akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan nanti karena akan terjadi pembayaran iuran ganda dan akan memberatkan pengusaha,"  kata politisi dari Fraksi PDIP itu.

Rieke juga mengungkapkan, dalam DIM yang diusulkan, Pemerintah tidak menghendaki adanya sembilan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang diamanatkan dalam UU SJSN untuk dimasukkan dalam RUU BPJS. Termasuk pasal-pasal yang sifatnya mengatur dalam setiap bab.

"RUU BPJS ini tidak memiliki prinsip-prinsip yang mengandung unsur filosofi, yuridis dan sosiologis sebagai layaknya sebuah undang-undang. Itu artinya, UU BPJS yang akan dibentuk ini hanyalah badan tanpa otak, karenanya BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS tidak dapat mengatur apapun," jelasnya.

Harapannya,  keempat penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini ditransformasikan menjadi BPJS yang berbadan hukum publik wali amanat dengan memegang sembilan prinsip, yakni kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, hasil pengelolaan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. "BPJS harus berbadan hukum publik wali amanat, tidak boleh BUMN atau semi-BUMN," terangnya. 

 

Pembahasan RUU BPJS Masih Menyisakan Perdebatan

Pembahasan RUU BPJS masih menyisakan perdebatan antara DPR dan pemerintah. Rapat Kerja Pansus RUU BPJS dengan pemerintah  masih mempersoalkan  DIM yang  bersifat redaksional. Beberapa anggota Komisi IX ada yang menginginkan DIM tertentu dibahas di Panja.

Terdapat lima poin yang masih harus dibahas, beberapa diantaranya bentuk badan hukum publik wali amanah yang dikehendaki, status hukum persero terbatas perlu didiskusikan, organ BPJS, tata kelola keuangan, dan modal awal. "Dalam presentasi pemerintah ada lima hal yang perlu disepakati yang prinsipnya berbeda," kata anggota Komisi IX Sunartoyo.

Agenda Raker yang seharusnya membahas DIM berubah menjadi membahas lima substansi itu. Di internal Pansus RUU BPJS DPR pun  masih terdapat perbedaan pendapat. Bahkan, muncul wacana untuk mengubah agenda sidang membahas isu RUU.

Padahal pembahasan isi RUU sudah dilakukan di tingkat Panja. Meski demikian, Raker tetap dilanjutkan dengan pembahasan DIM. "Kita nantinya akan kelihangan hutannya, karena membicarakan pohonnya," kata anggota Komisi IX Hendrawan Supratikno memberikan ilustrasi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan ingin RUU ini bisa segera disahkan. "Harus diakui, ada perbedaan prinsip yang mendasar, namun karena ada kerinduan dan komitmen untuk membuat undang-undang ini, jurang dibuat tidak lebih lebar," katanya.
(sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...