Komisi VII Minta Freeport Tingkatkan Tenaga Kerja Lokal

20-02-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak meminta PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan presentase karyawan yang berasal dari warga asli Papua. Ia mendapatkan informasi bahwa jumlah karyawan PT. Freeport Indonesia berjumlah 7096 orang, namun pegawai asli dari Papua hanya 2890 orang.

 

“Saya rasa ini masih kurang sekali Pak. Kalau bisa lebih kasih kesempatan kepada orang Papua untuk berkerja di tanah kami,” pinta Ina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan jajaran direksi PTFI terkait rencana kerja PTFI pasca divestasi dan progress pembangunan smelter di Kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

Menurut Ina, pemberdayaan yang dilakukan oleh PTFI dirasa masih kurang. Ia berharap,  ke depan PTFI dapat memenuhi tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat Papua. Menurutnya, masyarakat Papua sudah mampu bekerja di tanah kelahirannya sendiri. “Itu menjadi suatu tantangan buat kita, karena seharusnya ketika suatu perusahaan berada di situ, mereka punya tanggung jawab untuk SDM di sekitar perusahaan,” katanya.

 

Jadi, kata politisi F-NasDem itu, orang asli Papua sendiri yang harus diberdayakan di perusahaan itu. “Saya berharap nantinya ke depan PT Freeport Indonesia punya tanggung jawab untuk memberdayakan orang asli Papua karena saya rasa orang Papua sendiri sudah mampu bersaing,” imbuh Ina.

 

Terkait pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Gresik, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti juga mengingatkan PTFI agar memberdayakan masyarakat lokal di sekitar Gresik. Sebelumnya disampaikan, pembangunan smelter tersebut telah memberdayakan lima ratus pegawai tetap, tetapi untuk proses pembangunannya dibutuhkan sepuluh ribu hingga dua belas ribu karyawan.

 

“Tentunya, kita berharap keberadaan industri benar-benar berkontribusi tentunya terhadap perkembangan atau pendapatan daerah, maupun negara Indonesia secara keseluruhan. Salah satu caranya adalah tentunya memberdayakan masyarakat setempat dalam proses pembangunan dan dalam proses keberlanjutan dari pada proyek ini,” ujar politisi Partai Golkar itu. (ann,sal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembangunan PLTU Cirebon Power Upaya Tingkatkan Rasio Elektrifikasi
20-09-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI sangat mendukung dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II PT. Cirebon Electric Power...
Komisi VII Pantau Progres Pembangunan PLTU Cirebon Power
20-09-2020 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memastikan dan memantau perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit II...
Pemerintah Harus Segera Revisi UU Migas
18-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah segera mengkonsolidasikan diri untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang...
Serap Masukan RUU EBT, Legislator Apresiasi Masukan Tiga Organisasi
18-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends mengapresiasi berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Masyarakat...