DPR MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN JAMPERSAL

30-05-2011 / KOMISI IX

   

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian  Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal  merupakan program pelayanan  persalinan gratis,  dikhawatirkan berbenturan dengan Program Keluarga Berencana BKKBN. Diperlukan sosialisasi agar semua  masyarakat  dapat terlayani  terutama yang berada di daerah terpencil.

Hal tersebut mencuat saat Rapat Kerja Komisi IX  yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan Menteri Kesehatan Sri Endang Sedyaningsih dengan pokok bahasan Roadmap Kemenkes dalam mencapai Universal Health Coverage di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5)

Dinajani H. Mahdi Anggota Komisi IX dari F-PD menyatakan apakah program jampersal ini ada pembatasan sampai persalinan keberapa, karena dikhawatirkan jika tidak ada pembatasan bisa saja seorang ibu mengandung sampai berkali-kali. “Jika tidak ada pembatasan dikhawatirkan berbenturan dengan program BKKBN gerakan dua anak cukup,” terang Dina.

Teman satu fraksi Dina,  Dian A. Syakhroza menyatakan program jampersal ini masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berada di pelosok-pelosok, sehingga diperlukan sosialisasi. “Saya mengharapkan Kementerian Kesehatan turun ke daerah-daerah bekerja sama dengan BKKBN demi tercapainya program ini,” kata Dian.

                 Sedangkan Mardiana Indraswati Anggota Komisi IX dari F-PAN menyayangkan program jampersal yang merupakan program unggulan Kemenkes, namun program tersebut tidak diketahui oleh jajaran dibawah Kemenkes sendiri.

                Diceritakan Mardiana ketika reses, saat berkunjung ke  Rumah Sakit Banyuasin tidak  ada satupun petugas yang tahu tentang program jampersal, hanya pimpinan rumah sakit tersebut. “Sosialisasi demi terwujudnya program ini diperlukan  bekerjasama dengan BKKBN,” papar Mardiana.

                 Sementara Subagyo Partodiharjo dari F-PD menyatakan untuk meningkatkan  jumlah pasien persalinan, maka system rujukan perlu ditingkatkan kembali.

 

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 1.559 Trilyun bagi Jampersal

 Dalam rapat kerja tersebut saat memberikan paparan Menkes menyatakan, pemerintah mengalokasikan dana Jampersal Rp 1,559 triliun pada 2012. Angka ini meningkat sekitar Rp 336 miliar dari anggaran 2011 lalu. Dengan program Jampersal ini, ibu hamil tidak perlu membayar biaya persalinannya baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Menteri Kesehatan Sri Endang Sedyaningsih mengatakan bahwa tidak semua ibu hamil bisa menjadi penerima jaminan persalinan ini. Seperti jaminan kesehatan lainnya, Jampersal ini memiliki beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

"Salah satu syaratnya adalah, ibu hamilnya tinggal di desa maupun daerah tertinggal, kurang mampu, dan persalinannya normal," ungkap Endang.

Karena pelayanannya hanya untuk persalinan normal, lanjutnya, maka puskesmas yang jadi ujung tombak. Bila pasiennya tidak bisa ditangani karena keterbatasan alat, bisa dirujuk di rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Sasaran kita pelayanan Jampersal di puskesmas maupun RSUD. Metode pelayanannya, seorang ibu hamil yang tidak mampu bisa langsung ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan tindakan dari dokter, yang bersangkutan tidak dikenakan biaya. Tenaga kesehatanlah yang mengklaim ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan uang pengganti Rp 350 ribu setiap pertindakan," jelasnya.

Dia berharap dengan Jampersal, angkat kematian ibu hamil dan bayi bisa ditekan. (sc)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...