Dampak Corona, DPR Pertimbangkan Pembukaan Masa Sidang

16-03-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (tengah) saat konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020). Foto : Runi/Man

 

Menyusul meningkatnya sebaran virus Corona (Covid-19), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan kebijakan Working From Home (WFH) kepada pegawainya. Selain itu, guna mengantisipasi sebaran virus Corona, terkait jelang akhir masa reses atau jelang pembukaan masa sidang yang akan berlangsung pada awal pekan depan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pengkajian apakah nantinya akan diundur atau tetap dijalankan sesuai jadwal.

 

“Menyangkut pembukaan masa sidang dalam Sidang Paripurna yang dalam jadwal persidangan berlangsung pada 23 Maret, kami masih berkonsultasi pada Pimpinan, untuk kemungkinan-kemungkinan lain apakah pembukaan masa sidang diundur atau tetap pada tanggal tersebut,” kata Indra dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020). Jika ada pertimbangan-pertimbangan lain, Indra memastikan, dalam waktu dekat pasti Pimpinan DPR RI akan melakukan proses konsultasi dengan seluruh Pimpinan Fraksi dan AKD.

 

Namun jika tidak ada perubahan, dirinya memastikan segala bentuk antisipasi sebagai pencegahan akan dilakukan sesuai protap-protapnya. “Kalau tidak ada perubahan, tentu kami sudah menyiapkan berbagai protap-protap untuk menjaga kesehatan dan kebersihan Anggota Dewan yang hadir sehingga mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah ada kepastian akan tetap atau ada arahan lain dari Pimpinan DPR,” imbuh Indra.

 

Selain itu, masih kata Indra, DPR RI juga membatalkan seluruh rencana kegiatan kunjungan kerja anggota dewan ke daerah-daerah mulai dari minggu lalu. Indra mengatakan kegiatan kunjungan daerah itu padahal sudah dijadwalkan dan dianggarkan jauh-jauh hari. Namun, Setjen dan BK DPR RI harus membatalkan jadwal tersebut, termasuk agenda sosialisasi undang-undang. Untuk pembatalan itu, secara akuntabilitas pihaknya akan meminta surat keterangan, menyangkut pertanggungjawaban anggaran.

 

“Untuk yang berkaitan dengan perjalanan Dewan dalam 14 hari terakhir memang ada, tetapi sudah dibatalkan, jadi tidak ada. Untuk perjalanan pegawai dipastikan tidak ada. Memang kita di awal-awal masa sidang ini, kota fokus pada persiapan kepentingan Dewan. Jadi agenda ke depan beberapa sudah dibatalkan, per minggu kemarin sudsh ditunda padahal sudah terjadwal dan teranggarkan, beberapa kegiatan sosialisasi undang-undang yang harusnya dilakukan Anggota Dewan juga dibatalkan,” pungkas Indra. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR Tandatangani Komitmen Kerja
13-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Seluruh jajaran dari mulai staf, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, sampai dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR...
Pengurus DWP Setjen DPR RI Dikukuhkan
11-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI Periode 2020 - 2024 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI,...
Sidang Tahunan 2020 akan Tegakkan Protokol Kesehatan
10-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meyakini pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka...
Jelang Sidang Tahunan, Kompleks Parlemen Disemprot Disinfektan
09-08-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kompleks Parlemen kembali disemprot disinfektan oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal DPR RI...