Raker Virtual Dengan Mendikbud, Komisi X Tindaklanjuti Peniadaan UN

27-03-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Naefuroji/Man

 

Komisi X DPR RI melangsungkan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beserta jajaran yang digelar secara virtual dari kediaman masing-masing, Jumat (27/3/2020). Dalam rapat tersebut, beberapa Anggota Komisi X DPR RI menyoroti dampak-dampak yang akan terjadi setelah diputuskan peniadaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 akibat adanya virus Corona (Covid-19) dalam rapat sebelumnya.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai Pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta produk legislasi lainnya yang berkaitan dengan UN. Sebab, walaupun Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi genting, ketetapan hukum harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus diperkuat kembali melalui revisi tersebut.

 

“Tentang dihapuskannya UN ini, saya kira hari ini kita dihadapkan pada yang bukan kondisi normal, namun kita harus berhati-hati dalam menentukan sikap secara hukum tetap harus diperkuat. Karena segala keputusan yang diambil oleh Pemerintah tetap harus dipertanggungjawabkan, terlebih menyangkut kualitas generasi penerus bangsa,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.

 

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Iliza Sa’adudin Jamal yang berpartisipasi dalam rapat virtual itu menyatakan kekhawatiran penurunan kualitas peserta didik apabila Pemerintah tidak membenahi model aplikasi pembelajaran yang menjadi rekomendasi Pemerintah. Menurutnya, Kemendikbud harus segera menyiapkan skenario yang dilengkapi SOP dan petunjuk teknis (Juknis) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

 

“Kita tahu bahwasanya beberapa hal yang saya dapati di lapangan, beberapa aplikasi pembelajaran yang direkomendasikan oleh Pemerintah untuk membantu kegiatan belajar peserta didik di rumah itu kontennya tidak lengkap dan seringkali sulit diakses. Maka para guru juga hanya memberikan tugas harian tanpa memantau dan mendampingi,” jelas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda dan diikuti oleh 85 partisipan yang terdiri dari seluruh Anggota Komisi X DPR RI, Mendikbud nadiem Makarim dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud. Agenda yang dibahas dalam rapat ini seluruhnya mengenai tindak lanjut kebijakan pendidikan terkait dampak pandemi Coronavirus Diseases 19 (Covid-19). (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...