Realokasi Anggaran Kemendikbud Harus Tepat Sasaran

29-03-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal. Foto : Ist/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar tidak menggunakan anggaran pendidikan dalam rangka melakukan pengalokasian ulang anggaran guna menanggulangi dampak pandemi wabah Corona Virus Diseases (Covid-19). Ia berharap Mendikbud dapat tepat sasaran dalam proses realokasi anggaran.

 

Hal tersebut ia nyatakan ketika Komisi X DPR RI melangsungkan rapat kerja virtual dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya yang disiarkan langsung di ruang rapat Komisi X, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Menurut Iliza masih banyak anggaran yang bisa direalokasi seperti anggaran even nasional yang bisa digunakan karena sudah tidak menjadi prioritas di tengah kondisi ini.

 

“Kalau kami coba melihat dari anggaran yang ada yang menyangkut tentang kerumunan, banyak orang seperti mega even nasional itu bisa kita prioritakan untuk direalokasi. Artinya apabila pergeseran alokasi anggaran tersebut masih bisa dilakukan, dapat dimungkinkan untuk memperkecil pergeseran yang terjadi agar Ditjen Paud, Disdakmen, serta Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang menjadi ujung tombak dari tercapainya tujuan pendidikan,” ucap Politisi Fraksi PPP ini.

 

Mantan Wali Kota Banda Aceh ini sebetulnya sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Mendikbud yang mengalokasikan dana penguatan kapasitas rumah sakit pendidikan dan fakultas-fakultas kedokteran untuk menjadi sub-center Covid-19. Namun menurutnya pengalokasian anggaran ini perlu disisir ulang, sebab masih menyertakan anggaran pendidikan, yang mana di dalamnya termasuk anggaran berkaitan dengan kesejahteraan guru.

 

“Kemudian pergeseran anggaran Ditjen Paud dan Disdakmen itu mencapai Rp 160 miliar serta Ditjen Guru dan Tenaga kependidikan itu Rp 55 miliar. Mohon dipikirkan kembali untuk dibahas ulang terkait ketepatan sasaran atas pergeseran anggaran tersebut. Karena hal ini terkait permasalahan sarana dan pra sarana siswa serta kesejahteraan guru yang tetap harus menjadi prioritas dalam pencapaian kesuksesan pendidikan,” tukas Politisi dapil Aceh I tersebut. (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...