Hetifah Dukung Akses Gratis Platform ‘Online’ Pendidikan

01-04-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/Man

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang status darurat Corona (Covid-19) hingga 19 April 2020. Hal ini termasuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi siswa. Karenanya perlu ada akses gratis terhadap platform online kegiatan belajar mengajar. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian setuju dan mendukung langkah itu guna meningkatkan kualitas pendidikan di tengah wabah Corona ini.

 

“Menurut saya ini langkah yang tepat untuk diambil. Mengingat perkembangan beberapa hari ke belakang menunjukkan belum ada penurunan pertambahan kasus virus Corona, bahkan semakin besar penyebarannya baik dari segi jumlah maupun area persebaran,” ujarnya dalam rilis persnya, Rabu (1/4/2020).

 

Politisi Partai Golkar ini berharap daerah-daerah lain dapat mengikuti langkah DKI Jakarta untuk menghambat penyebaran Covid-19. Karena berdasarkan data terakhir dari Pemerintah, sudah 28 provinsi yang terjangkit virus yang mematikan ini. Namun demikian, Hetifah mengingatkan kebijakan yang diambil harus dilengkapi dengan strategi penerapan yang baik. 

 

“Jika Pemda memutuskan kebijakan untuk belajar di rumah, harus juga disiapkan langkah-langkah implementasinya. Jangan sampai diliburkannya sekolah malah mengakibatkan aktivitas di luar rumah, seperti bermain bersama teman-teman, mudik, atau liburan. Harus disiapkan langkah-langkah antisipasinya,” jelasnya.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini juga menekankan bahwa meski sekolah diliburkan, siswa harus tetap mendapatkan pembelajaran melalui media daring, seperti Rumah Belajar atau platform swasta lainnya. Komisi X DPR RI pun mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan akses pembelajaran kepada seluruh siswa di Indonesia.

 

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan pemberian kuota gratis untuk konten pendidikan bagi guru dan murid. “Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat dialokasikan untuk ini. Kami juga mendorong penyediaan konten pendidikan melalui media TV dan radio, seperti TVRI, RRI, dan kanal swasta,” pungkas Hetifah. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata
08-08-2020 / KOMISI X
Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif....
Kesehatan dan Keselamatan Harus Diprioritaskan pada Perluasan Pembelajaran Tatap Muka
07-08-2020 / KOMISI X
Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui kanal Youtube Kemendikbud, RI pada Jumat (7/8/2020). Dalam kanal Youtube...
Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet
06-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah hotspot jaringan...
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...