PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

01-04-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul pandemi virus Corona (Covid-19) , belum tentu berjalan efektif. Pasalnya, dalam berbagai regulasi yang dirilis pemerintah, baik Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), tidak memuat sanksi dan kompensasi.

 

“Saya menilai PSBB belum tentu berjalan efektif seperti yang diharapkan. Pasalnya, keputusan tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sanksi dan kompensasi. Sanksi mestinya diberikan bagi mereka yang melanggar. Sementara kompensasi, diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dari kebijakan ini,” tegas Saleh, Rabu (1/4/2020), via Whatsapp kepada Parlementaria.

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini mengaku sudah membaca semua regulasi menyangkut PSBB tersebut. Opsi PSBB kemungkinan bisa jadi sekadar imbauan belaka. Sanksi dan kompensasi harus ditegaskan secara beriringan. Sebab, aturan yang baik mestilah diiringi dengan sanksi dan penghargaan. Yang melanggar diberi hukuman, yang menaati diberi penghargaan.

 

Kompensasi adalah turunan dari ketaatan warga masyarakat atas kebijakan PSBB. Dengan adanya PSBB, ada banyak warga masyarakat yang ekonominya terganggu. Mereka tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Sebagian dari mereka itu justru bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Kelompok masyarakat seperti inilah yang perlu diberi kompensasi.

 

“Semoga saja, setelah ini ada lagi aturan baru yang menegaskan soal sanksi dan kompensasi itu. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi warga masyarakat untuk tidak taat. Semua fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” ucap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kaya SDA, Angka Stunting Indonesia Malah Tinggi
27-11-2020 / KOMISI IX
Ironis, di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA), Indonesia malah mengalami angka stunting yang sangat tinggi. Predikatnya, nomor tiga di...
Program Penanganan Stunting Harus Terencana
27-11-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu permasalahan kesehatan yang mengancam generasi bangsa adalah stunting. Ia...
Mampu Tekan Angka Stunting, Pemprov Lampung Diapresiasi
27-11-2020 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mampu menekan angka kasus stunting hingga 27 persen, di bawah rata-rata...
Stunting CoE Diharap Sukses Tekan Stunting di NTT
26-11-2020 / KOMISI IX
Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka penderita stunting terbesar dan jadi prioritas pemerintah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur...