Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

01-04-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/Man

 

Larangan mudik Lebaran tahun ini yang diserukan Presiden Joko Widodo idealnya harus menyertakan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, hal ini penting, bila ingin mencegah dengan serius penyebaran virus Corona (Covid-19) ke seluruh wilayah Indonesia.

 

“Salah satu fokus kita memang mencegah penyebaran virus dari wilayah episentrum, yaitu Jakarta. Perlu sekali ada ketegasan dari pemerintah pusat agar orang-orang tidak keluar Jakarta, tidak bisa sekadar imbauan. Saya harap Inpres tersebut bisa meng-cover sanksi pelanggaran yang tegas,” kata Hetifah dalam wawancara via Whatsapp kepada Parlementaria, Rabu (1/4/2020).

 

Tanpa sanksi yang jelas, masyarakat bisa tetap mudik kapan saja. Dan yang dikhawatirkan sebaran virus bisa semakin luas ke seluruh penjuru negeri. Sedangkan mengomentari kebijakan tarif listrik yang digratiskan, politisi Partai Golkar ini mengapresiasinya. Listrik merupakan salah satu komponen terbesar pengeluaran masyarakat.

 

Seperti diketahui, Pemerintah menggratiskan pelanggan listrik dengan 450 VA dan mendiskon 50 persen bagi kelompok 900 VA. Ia menambahkan, Pemerintah patut mempertimbangkan pemberian manfaat BPJS Kesehatan yang lebih besar untuk kelas tertentu. Faktanya, di lapangan banyak warga yang masih kesulitan membayar pengobatan meski dengan BPJS. Saat Corona ini mewabah, bisa dipertimbangkan untuk memberi diskon yang lebih besar lagi soal ini. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...