Irwan Fecho Desak Kemenhub Hentikan Operasional AKAP Jakarta

01-04-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Irwan juga mengimbau Pemerintah, dalam hal ini khususnya Plt. Menhub mengesampingkan analisa dampak ekonomi dalam melihat kebijakan pelarangan operasional bus AKAP tersebut.

 

Menurut Irwan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) seiring DKI Jakarta sedang dalam kondisi zona merah Covid-19. "Saya meminta Kemenhub untuk menghentikan operasional bus AKAP untuk sementara waktu ke depan. Selain itu, saya inginnya agar Jakarta karantina wilayah. Jadi, bicara pembatasan bukan hanya terkait operasional bus ini tetapi juga moda transportasi lain yang keluar Jakarta," ujar Irwan dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Rabu (1/3/2020).

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Demokrat tersebut menegaskan dalam memerangi virus Covid-19 seharusnya Pemerintah Pusat bekerja dengan mengutamakan keselamatan masyarakat agar terhindar dari wabah tersebut. "Analisa ekonominya kesampingkan saja dulu. Karena,  saya pikir tidak signifikan dengan kondisi social distancing atau physical distancing saat ini," tandas Irwan. 

 

Untuk itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu mendorong Kemenhub segera menyetujui kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai penghentian operasional bus AKAP tersebut. Mengingat, sambung Irwan,  aktivitas bus AKAP merupakan salah satu tempat yang berpotensi memperluas penyebaran virus Corona.

 

"Saya minta Kemenhub untuk menghentikan operasional bus AKAP untuk sementara waktu ke depan. Saya pribadi, mendukung kebijakan Pemprov DKI yang ingin menghentikan operasional bus AKAP. Karena, aktivitas bus tersebut termasuk salah satu penyebab penyebaran virus Covid-19 ke provinsi lainnya dan begitupun sebaliknya," pungkas Irwan. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Belmera
10-08-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Menurut Syaikhu, kebijakan...
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...